Indeks Agung Sedayu Group

Menteri Nusron Cabut SHGB Milik Agung Sedayu di Laut Tangerang
Ekonomi
Jumat, 24 Jan

Menteri Nusron Cabut SHGB Milik Agung Sedayu di Laut Tangerang

Pemerintah mencabut SHGB dan SHM milik anak usaha Agung Sedayu Group (ASG) atas pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten.
KKP Diminta Tindak Tegas Pembuat Pagar Laut 30 Km di Tangerang
Sosial budaya
Selasa, 14 Jan

KKP Diminta Tindak Tegas Pembuat Pagar Laut 30 Km di Tangerang

Doni menegaskan bahwa KKP lebih berfokus pada upaya menelusuri dugaan pelanggaran hukum indikasi pemanfaatan ruang laut yang tidak sesuai izin.
Misteri Pagar Laut Tangerang: Warga Resah tapi Tak Bisa Apa-Apa
News
Sabtu, 11 Jan

Misteri Pagar Laut Tangerang: Warga Resah tapi Tak Bisa Apa-Apa

Banyak nelayan terdampak keberadaan pagar laut, namun tidak mampu berbuat apa-apa.
Bom Waktu Kasus Apartemen di Jakarta: HGB di Atas Tanah Negara
Politik
Senin, 20 Mei 2019

Bom Waktu Kasus Apartemen di Jakarta: HGB di Atas Tanah Negara

Lima tahun lagi pencabutan hak huni apartemen di Jakarta bakal marak. Tanah apartemen itu rentan dirampas negara.
Pebisnis Properti Melobi Kementerian, Pergub Anies Masih Mandul
Hukum
Senin, 29 Apr 2019

Pebisnis Properti Melobi Kementerian, Pergub Anies Masih Mandul

Persatuan Real Estate Indonesia gagal memengaruhi pemerintah dalam perumusan permen dan pergub rusunami atau apartemen.
Gurita Bisnis Agung Podomoro di Balik Masalah Hunian Jakarta
Bisnis
Senin, 29 Apr 2019

Gurita Bisnis Agung Podomoro di Balik Masalah Hunian Jakarta

Raja properti Agung Podomoro Group menguasai sedikitnya 43 dari total 234 apartemen di Jakarta.
Menengok 2 Pulau Reklamasi Agung Sedayu yang Abaikan Perintah Anies
Politik
Senin, 13 Nov 2017

Menengok 2 Pulau Reklamasi Agung Sedayu yang Abaikan Perintah Anies

Pengembang Agung Sedayu Group mengklaim pembangunan kembali Pulau C dan D akan menunggu perintah dari DKI 1. Fakta di lapangan berbicara sebaliknya.
Kasus Suap Reklamasi, KPK Periksa Sekretaris DPRD DKI
Jumat, 8 Apr 2016

Kasus Suap Reklamasi, KPK Periksa Sekretaris DPRD DKI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Sekretaris DPRD DKI Jakarta M Yuliadi dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana pemberian hadiah terkait pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) reklamasi tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.