Indeks

Status hukum putusan MK yang hanya bersifat memerintahkan menjadi kekhawatiran sulitnya menjerat aparat TNI-Polri cawe-cawe di pilkada.

Menteri Hukum tengah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, untuk menindaklanjuti putusan MK tersebut.

Putusan MK diharapkan jadi titik terang bagi istri ketika laporkan suami dengan Pasal 330 ayat (1) KUHP soal hak asuh anak.

Penambahan kewenangan itu bukan hanya akan menimbulkan ketidakpastian hukum, namun juga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan oleh jaksa. 

Pemerintah setuju usulan DPR untuk menghapus penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara demi mengakomodasi putusan MK.

Titi Anggraini menyatakan bahwa calon tunggal di pilkada membuat masyarakat apatis dan tidak percaya pada institusi parpol.

Anies menilai, para pedemo yang berusaha menjaga konstitusi dengan mengawal putusan MK sebaiknya mendapat apresiasi dan bukan direpresi.

Tangkapan layar artikel CNN Indonesia yang diklaim sebagai sumber narasi tersebut adalah hasil suntingan dari artikel lain yang tak berhubungan.

Komisioner Kompolnas, Poengky Indarti, mendorong kepolisian mengevaluasi penggunaan gas air mata dalam penanganan demonstrasi agar Polri profesional.

Dari Rempang hingga Semarang, polisi tak pernah mau belajar. Anak-anak kerap jadi korban aksi represi aparat saat mengatasi demonsrasi.

Menurut Kombes Pol Artanto, tindakan yang diambil polisi sesuai dengan protap penggunaan kekuatan dan tindakan kepolisian dalam perkap nomor 1 tahun 2009.

Jokowi meminta kepada setiap peserta demo untuk melakukan aksinya dengan damai.

Sebanyak 129 kardus minuman dan 2.000 makanan dibagikan kelompok ibu-ibu ke peserta aksi Jogja Memanggil.

Merespons situasi yang berkembang hari-hari ini, ibu-ibu dari Persaudaraan Mak-Mak Indonesia akan terus ikut mengawal aksi.

Efek gas air mata turut dirasakan anak-anak TPQ dan masuk ke rumah warga di Kelurahan Sekayu.

Suara partai guram kini tidak terbuang setelah putusan MK. Mereka kini bisa mengusung calon kepala daerah.

Tujuan utama aksi ini adalah menentang propaganda negara yang dinilai telah berusaha memecah belah gerakan rakyat.

DPR bernarasi seolah-olah peduli dengan suara rakyat, tapi tak sampai memahami bahwa ialah sumber masalah sebenarnya.

Polisi menembakkan gas air mata, menyemprotkan air dengan water cannon, hingga mengerahkan tim pengurai massa.

Aksi unjuk rasa mengawal putusan MK dan menolak revisi UU Pilkada di Kota Solo berjalan kondusif, meski diwarnai aksi membakar ban.