tirto.id - Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, Bisman Bhaktiar mencurigai utang PT Pertamina yang digunakan untuk membayar signature bonus dalam lelang Blok Rokan adalah akan - akalan pemerintah.
Pasalnya, Bisman mengatakan uang yang dimiliki Pertamina tentu memiliki kedudukan yang setara dengan yang dikelola pemerintah. Walaupun berstatus sebagai korporasi, Pertamina merupakan BUMN yang sahamnya dipegang oleh negara.
Ia menilai status Pertamina sebagai BUMN migas seharusnya dapat mengelola blok terminasi tanpa harus repot melalui lelang. Menurutnya mekanisme pembayaran signature bonus seperti yang diamanatkan Permen ESDM No. 30 Tahun 2017 tidak seharusnya diterapkan sebab mengesankan bahwa Pertamina membayar uang yang dimiliki negara kepada negara kembali.
Apalagi menurut Bisman, Pertamina saat ini terpaksa harus berhutang demi membayar signature bonus itu. Utang senilai 750 juta dolar AS melalui global bond itu menurutnya tak seharusnya dilakukan perusahaan plat merah itu. Sebab alirannya akan diterima pemerintah sendiri.
“Yang butuh uang itu pemerintah. Tapi kalau pemerintah utang lagi kan bahaya. Jadinya pakai mekanisme signature bonus (Pertamina). Pemerintah berhutang melalui BUMN,” ucap Bisman dalam seminar bertajuk "Menyoal Peberlakukan Signatory Bonus Blok Rokan" di Restoran Pulau Dua pada Kamis (24/1).
Direktur Eksekutif Eralaw, Riyad Khairil menuturkan kehadiran signature bonus dalam lelang migas merupakan solusi untuk mendongkrak penerimaan negara dalam waktu singkat. Hal itu terlihat dari mekanisme lelang yang lebih berpihak pada penawar signature bonus tertinggi.
“Di Indonesia signature bonus adalah cara cepat pemerintah mendapatkan uang,” ucap Riyad dalam seminar bertajuk "Menyoal Peberlakukan Signatory Bonus Blok Rokan" di Restoran Pulau Dua pada Kamis (24/1).
Kendati demikian, signature bonus kata Riyad juga memiliki manfaat baik. Sebab dapat digunakan sebagai mekanisme untuk menjamin keseriusan pemenang lelang untuk segera mengelola blok migas yang dimenangkan. Jika pemenang lelang tidak segera mengelola blok itu, menurut Riyad, mereka akan terdesak oleh kerugian yang dapat ditimbulkan usai menggelontorkan uang dalam jumlah besar untuk lelang.
Hanya saja, Riyad tetap mengingatkan bahwa mekanisme ini lebih cocok digunakan bagi perusahaan swasta atau asing di bidang migas. Jika diterapkan pada Pertamina, ia mengkhawatirkan bahwa langkah ini dapat menghambat pengembangan perusahaan plat merah itu dalam mengelola Wilayah Kerja (WK) migas di negara sendiri.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Nur Hidayah Perwitasari
