tirto.id - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui PT Moda Raya Terpadu (MRT) berkolaborasi dengan salah satu perusahaan BUMN yaitu PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan mendirikan perusahaan PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan sistem integrasi transportasi tersebut akan dimulai dengan merevitalisasi empat stasiun yaitu stasiun Pasar Senen, Juanda, Tanah Abang dan Sudirman yang akan mulai pada Maret 2020.
"Nah, fase awalnya kita dengan penataan stasiunnya, di empat stasiun ini sepenuhnya akan diintegrasikan stasiunnya juga mengalami penyesuaian nanti juga diperhitungkan efek pada lalu lintas. Bulan Maret di empat stasiun kami akan menyaksikan wujud dari integrasi," jelas dia di Kementerian BUMN, Jumat (10/1/2020).
Proyek integrasi transportasi tersebut akan mengelola 72 stasiun. Kemudian juga akan mengelola kereta api bandara dan KCI.
"Kan baru 4, lalu sisanya ada 68 lain akan sesegera mungkin. Dengan nantinya karena ini sharenya DKI miliki 51 persen, nanti DKI dengan Transjakarta yang sudah memiliki Jaklingko ini semua akan menjadi satu kesatuan antara transportasi darat dan kereta api akan menjadi satu," terang dia.
Moda transportasi yang ada tidak saling terintegrasi, kata Anies, hal ini menjadi permasalahan tersendiri, selain masalah kemacetan.
"Masalahnya, ada banyak sebetulnya mulai lalu lintas dari orang masuk stasiun sampai lalu lintas kendaraan di sekitar stasiun. Jadi ini semua nanti wujunya stasiunnya rapi, lalu lintas lancar. Setiap stakeholder di situ ada tempatnya. Semua ini terjadi tidak ada pengelolaan jadi satu," terang dia.
Anies menjelaskan, jalannya akan dikelola Pemprov DKI. Kemudian dalam stasiun dikelola PT KAI, kemudian angkutan yang lewat dikelola oleh TransJakarta, ojolnya dikelola oleh PT Ojol. Jadi, kata dia, seluruh kegiatan di seluruh stasiun itu dan kawasannya ada pada Pemrov DKI Jakarta.
"Saya menggarisbawahi DKI yang menjadi pengendali di sini, karena yang mengelola tata ruang adalah yang mengelola tata transportasi, ketika tata transportasi tidak sinkron dengan tata ruang maka jadi masalah. Tata ruang ada di pemerintah, perencanaan transportasinya mencerminkan perencanaan tata ruang," terang dia.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Maya Saputri
