tirto.id - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno memprotes adanya catatan, atau menurut mereka contekan dalam debat. Namun Komisi Pemilihan Umum justru tidak mempermasalahkan hal tersebut. Mereka mengatakan catatan bisa mendukung debat berbasis data.
Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan, bahwa tidak semua data dengan angka bisa dihafalkan secara detail. Sehingga Wahyu justru mendukung adanya catatan yang bisa menunjang debat dengan data yang konkret. Sebab menurut Wahyu seharusnya kepala negara bisa bicara berdasarkan data.
“Kalau menurut saya janganlah kemudian dipersepsikan catatan itu contekan. Tapi bisa jadi paslon itu membawa data. Para pemimpin itu kan bicara harus berdasar data. Kalau kemudian data dari BPS dalam angka itu. Gimana menghafalkannya buku setebal itu,” kata Wahyu di kawasan Setia Budi, Jakarta Selatan, Minggu (20/1/2019).
Wahyu menegaskan pihaknya tidak mau khawatir berlebihan terhadap catatan paslon tersebut.
“Kita juga tidak perlu berlebihan untuk melarang paslon itu membawa dokumen-dokumen yang diperlukan dengan abstraksi kisi-kisi itu tidak diberikan artinya itu sudah selesai perdebatan. Apabila paslon memburuhkan data untuk menjelaskan kepada rakyat tentang gagasan-gagasannya menurut saya itu logis,” ujarnya lagi.
Sementara itu, Sekretaris TKN Hasto Kristiyanto tak mau berkomentar banyak tentang masalah debat tanpa catatan dan menyerahkannya kepada KPU.
“Kita serahkan pada KPU. Kita percaya pada KPU. Itu pendapat mereka [BPN] kan boleh-boleh saja berpendapat. Kita ikuti KPU,” ucap Hasto di Gedung DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Senin (7/1/2019).
Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Nur Hidayah Perwitasari
