tirto.id - Heru Budi Hartono terpilih sebagai Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta hingga 2024. Jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria diketahui akan berakhir pada 16 Oktober 2022.
DPRD DKI mengajukan tiga nama calon Pj Gubernur DKI Jakarta ke Kementerian Dalam Negeri, yakni Kasetpres Heru Budi Hartono, Sekda DKI Jakarta Marullah Matali, dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar.
Dari tiga nama tersebut, yang terpilih adalah Kepala Sekretariat Presiden, Kementerian Sekretariat Negara, Heru Budi Hartono. Ia kemudian ditetapkan sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta dalam Rapat Tim Penilai Akhir (TPA) yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (7/10/2022).
Presiden Jokowi memutuskan Heru sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta setelah mendengar pertimbangan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan anggota TPA serta menteri terkait.
Profil Heru Budi Hartono
Drs. Heru Budi Hartono, M.M. lahir di Kolang, Tapanuli Tengah pada 13 Desember 1965. Sebelum menjadi Pj Gubernur DKI, ia merupakan Kepala Sekretariat Kepresidenan sejak 2017.
Heru Budi Hartono bukan sosok asing di tubuh Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Ia pernah menjabat Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah DKI Jakarta masa Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada 2015-2017.
Mantan Wali Kota Jakarta Utara ini juga pernah ditunjuk oleh Ahok untuk menjadi Calon Wakil Gubernur pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 melalui jalur independen.
Ketika menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta ia sempat diperiksa KPK terkait kasus suap reklamasi pantai Jakarta.
Heru juga kerap dikaitkan dengan kasus pembelian tanah Cengkareng dan tanah RS Sumber Waras di era Ahok.
Perkumpulan Aktivis Jakarta (PAJ) pernah menggelar aksi mendesak Bareskrim Mabes Polri untuk memeriksa dan menangkap Heru Budi Hartono.
Ia diduga ikut dalam tindak pidana pengadaan tanah untuk pembangunan Rumah Susun di DKI Jakarta tahun 2015 dan 2016.
Selain itu, Heru juga diduga memiliki informasi mengenai skandal Hak Pengelolaan Lahan (HPL) di pulau-pulau reklamasi yang berada di pantai utara Jakarta.
Editor: Addi M Idhom
