tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, saat ini masih banyak petani yang belum memiliki sertifikat lahan, untuk itu ia meminta agar pengurusan sertifikat tanah yang selama ini masih memakan waktu lama agar dipercepat dan diberikan kemudahan dalam prosesnya.
Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan dalam acara peluncuran program sinergi aksi untuk ekonomi rakyat di Desa Larangan, Kecamatan Larangan, Brebes, Jawa Tengah, Senin (11/4/2016).
"Sekarang jamannya IT, serba cepat. Tidak ada lagi bertahun-tahun harus mengurus sertifikat. Masih banyak yang belum mendapat sertifikat karena urusannya ruwet," kata Presiden Jokowi.
Presiden juga mengatakan, dokumen itu bermanfaat dalam menyelesaikan masalah legalitas, serta berfungsi sebagai agunan untuk pengajuan modal usaha ke perbankan.
"Sertifikat ini bisa menjadi pegangan, jadi petani ada peluang untuk pinjam ke BRI, BNI atau swasta, yang bunga KUR-nya sudah 9 persen, bahkan BPD Jateng sudah 7 persen. Gunakan ini, tapi harus ada sertifikat," katanya.
Presiden juga berharap, dengan selesainya persoalan ini, maka tidak ada lagi petani yang memiliki permasalahan dalam pengajuan modal, serta tidak ada lagi petani yang meminjam uang kepada rentenir.
"Jangan lari ke rentenir, kalau sulit pinjam ke bank, sampaikan sulitnya apa. Kalau mempersulit tahu sendiri, kita copot pejabatnya. Kita tidak punya waktu mengurus yang sulit, taruh saja yang mau bekerja untuk rakyat," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga sempat bertanya kepada salah seorang petani Brebes yang baru saja selesai mengurus sertifikat tanah dan mengaku mengeluarkan biaya sebesar Rp1 juta.
"Benar itu biayanya segitu?" kata Presiden saat bertanya kepada menteri yang terkait dengan pengurusan sertifikat tanah.
Selain itu, Presiden juga menyoroti keluhan petani yang mempermasalahkan penyediaan bibit, penanganan hama dan pengadaan alat produksi pangan.
"Dinas pertanian di daerah cepat selesaikan, agar tidak menjalar kemana-mana. Selain itu, beli apa yang dibutuhkan, jangan yang dibutuhkan bibit, yang dibeli pupuk," katanya.
Presiden juga memberikan instruksi terkait dengan masalah rantai distribusi pangan yang terlalu panjang yang menyebabkan harga-harga menjadi mahal.
"Harus ada keseimbangan yang baik, belum tentu petani senang dengan harga sekarang, tapi masyarakat juga senang. Jangan sampai produksi banyak tapi harganya jatuh. Maka pascapanen ini harus diatur," tegas Presiden Jokowi. (ANT)
