tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memangkas sebanyak 3.000 peraturan daerah (Perda) yang dianggap memperlambat perizinan usaha. Hal ini seiring dengan fokus pemerintah menarik investasi masuk ke tanah air dengan cara memperbaiki regulasi.
“Diubah yang sederhana, yang bisa kita cepat memutuskan, yang tidak menjerat kita sendiri,” kata Presiden Jokowi dalam sambutannya saat dialog yang diselenggarakan oleh Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (30/3/2016).
Presiden meminta para menteri di kabinetnya untuk memberi kemudahan regulasi dengan berorientasi kepada hasil dari peraturan.
Selain itu, lanjut dia, untuk mendorong pembangunan industri, pemerintah juga membangun fasilitas infrastruktur seperti jalan dan pelabuhan. Pasalnya, lanjut Jokowi, investor membutuhkan fasilitas transportasi dan infrastruktur logistik yang memadai untuk masuk ke daerah di Indonesia.
“Tetapi kalau jalan menuju ke sana tidak ada siapa yang mau datang? Pelabuhan, yang kalau industrinya jadi yang mengangkut produk-produk itu tidak ada, siapa yang mau?” kata Presiden terkait kebutuhan infrastruktur dari investor.
Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, Jokowi melakukan pemeriksaan berkala ke sejumlah proyek yang sedang dibangun, antara lain jalan tol Trans-Sumatera serta pembanguan jalan kereta api Trans-Sulawesi.
Selain itu, Jokowi juga meminta sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) sebagai kuasa proyek untuk melakukan pembangunan infrastruktur secara tiga "shift" berturut-turut sehingga pengerjaan lekas selesai.
“Kalau kita mau berkompetisi, biaya logistik, transportasi harus turun. tidak ada kata lain,” kata dia.
Dalam acara dialog tersebut hadir sejumlah pejabat, antara lain Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Menteri Kominfo Rudiantara, Menteri Perindustrian Saleh Husein serta Ketua ISEI sekaligus Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad. (ANT)
