tirto.id - Presiden Joko Widodo menginginkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sudah dinaikkan empat kali bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah oleh Pemerintah Daerah (Pemda) daripada hanya untuk belanja operasional.
"Anggaran sudah naik empat kali tapi kapasitas produksi tidak naik, ini karena seperti disampaikan Wapres, dana habis untuk belanja operasional, belanja rutin, belanja barang, habis di situ," kata Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta, Jumat, (8/4/2016).
Secara terperinci, Jokowi menyebut dana perjalanan dinas, biaya rapat-rapat, dan seminar-seminar seharusnya dikurangi. Selain itu, belanja barang yang tidak perlu juga sebaiknya dihapus. Bahkan, barang yang dipergunakan sebaiknya standar saja, tidak perlu mewah.
"Pakai yang standar saja, wong sama empuknya," kata Jokowi.
Jokowi menginginkan Pemda bisa menggunakan produk dalam negeri dalam memenuhi kebutuhan inventaris daerah. Ia mengatakan bisa menunjukkan produk dalam negeri yang bagus jikalau Pemda membutuhkan rujukan untuk membeli produk mebel dalam negeri.
Di samping itu, Jokowi memerintahkan Pemda untuk menunda belanja modal yang tidak penting, seperti kendaraan dinas yang baru. Menurutnya, kalau ada yang masih bagus, kendaraan itu saja yang dipakai terlebih dahulu. “Jangan mentang-mentang bupati, wali kota baru, terus beli mobil baru," katanya.
Mengenai pengelolaan anggaran ke depan, Jokowi menyampaikan agar pengelolaan anggaran tidak diserahkan kepada bawahan. "Jangan serahkan ke kepala dinas, nanti yang terjadi rutinitas, jangan money follow function, tapi harus money follow program," imbuhnya.
Berdasarkan keterangan dari anggaran.depkeu.go.id, prinsip money follow function ialah prinsip di mana pengalokasian anggaran untuk mendanai suatu kegiatan didasarkan pada tugas dan fungsi dari masing-masing satuan kerja (satker)/unit sesuai dengan amanat undang-undang.
Sementara itu, prinsip money follow program ialah prinsip uang mengikuti program kerja agar dana yang tersedia bisa dialokasikan kepada unit atau bagian yang memiliki program prioritas, terutama yang sesuai dengan kebijakan nasional.
Presiden mencontohkan apabila nilai APBD Rp200 miliar, maka alokasi untuk program prioritas sebesar Rp150 miliar, agar hasil dari kegiatan tersebut dapat terlihat. "Kalau diecer-ecer nanti gak kelihatan hasilnya, sekarang money follow program," tegas presiden.
Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) M Jusuf Kalla menyampaikan kepada Presiden Jokowi bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan APBD terus meningkat, tetapi pertumbuhan ekonomi tidak sesuai harapan. dana dibelanjakan tidak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, melainkan untuk belanja operasional.
Wapres menceritakan salah satu penemuannya ketika mengunjungi sebuah kabupaten di daerah terpencil. Ia mengatakan, "Yang ada di situ mebel mewah buatan Italia, juga mobil mewah, jadi belanja mereka lebih banyak ke operasional bukan untuk dorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.”
