tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat kabinet terbatas membahas Program Pembangunan Papua di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (8/11/2016) sore.
Menurut laporan Antara, pada ratas tersebutPresiden Jokowi menyampaikan bahwa persoalan pembangunan di Papua bukan semata masalah anggaran tetapi juga proses yang belum terpadu. Akibatnya belanja pembangunan menjadi tidak efektif.
Presiden menyebutkan dalam anggaran untuk pembangunan Papua terbilang sudah cukup besar, yaitu mencapai senilai Rp85,7 triliun.
"Ini jumlah yang cukup besar, namun anggaran yang dialokasikan itu tidak sebanding dengan peningkatan kesejahteraan yang ingin kita capai," katanya.
Oleh karena itu Presiden berharap setiap kementerian/lembaga, pemerintah daerah tidak boleh lagi berjalan sendiri-sendiri, harus fokus dan terpadu dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial.
"Saya juga mendapatkan informasi bahwa 46 persen kementerian/lembaga cenderung memilih lokasi yang mudah atau gampang implementasinya," katanya.
Presiden mengaku memang daerah-daerah atau kabupaten-kabupaten di Papua banyak yang sulit dijangkau. Tetapi cara seperti itu tidak benar dan tidak boleh dilakukan terus-menerus.
"Oleh sebab itu perlu perlu dibenahi dan diperbaiki," katanya.
Ia meminta semua pihak bekerja secara fokus pada peningkatan akses kesehatan dan pendidikan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua.
Meski pada 2015 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua sudah mengalami peningkatan 0,50 poin, namun saat ini masih di bawah 60, artinya masih di posisi yang rendah.
"Saya juga minta dilakukan percepatan pada pembangunan infrastruktur dasar dan pengembangan konektivitas antarwilayah, kabupaten, kota. Percepatan konektivitas ini sangat penting untuk menciptakan pemerataan pembangunan dan keadilan pada rakyat," katanya.
Jokowi juga menyebutkan penetapan BBM satu harga merupakan upaya bersama untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Ia berharap kebijakan satu harga itu akan membantu peningkatan pertumbuhan ekonomi, penurunan biaya transportasi, biaya logistik yang murah dan harga komoditas yang bisa turun.
Presiden juga mengingatkan agar pelaksanaan pembangunan di Papua juga memperhatikan nilai-nilai HAM, tata kelola pemerintahan yang baik, memegang teguh nilai-nilai budaya adat masyarakat Papua.
Ia menyebutkan rakyat Papua harus dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan, jangan sampai justru rakyat hanya menjadi penonton saja.
"Gunakan pendekatan budaya yang menghormati kearifan lokal dan menempatkan rakyat Papua sebagai subjek yang berperan dalam pembangunan di Tanah Papua," kata Presiden Jokowi.
Rapat terbatas pembangunan Papua tersebut diikuti Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menko Perekonomian Darwin Nasution.
Selain itu, Menko Polhukam Wiranto, Seskab Pramono Anung, Mensesneg Pratikno, Menperin Airlangga Hartarto, Menko PMK Puan Maharani, Menkeu Sri Mulyani Indrawati.
Penulis: Agung DH
Editor: Agung DH
