Menuju konten utama

PPP Mau Islah dengan Kubu Humphrey Asal Tetap Dukung Jokowi-Ma'ruf

DPP PPP mempersilakan kubu Muktamar Jakarta pimpinan Humphrey Djemat untuk bergabung lagi dengan partai itu. Syaratnya, dukungan PPP tetap untuk Jokowi-Ma'ruf.

PPP Mau Islah dengan Kubu Humphrey Asal Tetap Dukung Jokowi-Ma'ruf
Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani. tirto.id/Andrey Gromico

tirto.id - Sekretaris Jendral Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mempersilakan kubu Muktamar Jakarta yang dipimpin Humphrey Djemat kembali bergabung dengan partainya (islah).

"Ya tolong sampaikan kepada teman-teman di kubu Humphrey yang jumlahnya enggak banyak lagi. Kalau mau islah, datang ke sini [Kantor DPP PPP], saya ada di sini, datanglah, anytime lah, janjian," kata Arsul di Kantor DPP PPP, Jakarta Pusat, Rabu (20/3/2019).

Anggota Komisi III DPR RI itu mengatakan Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa telah bertemu dengan Djan Farid yang merupakan ketua umum PPP kubu Muktamar sebelumnya. Pada pertemuan tersebut kata Arsul, mereka juga membahas kemungkinan islah antara dua kubu itu.

"Itu sudah disampaikan juga, sudahlah kita bersama-sama, bersatu lagi," kata Arsul.

Bahkan Arsul menuturkan istri Humprey, Triyana Dewi Seroja juga telah bergabung dengan PPP untuk mendukung paslon 01, Jokowi-Ma'ruf. Padahal saat ini, kubu Humprey mendukung Prabowo-Sandi.

"Bu Triana itu anggota TKD [Tim Kampanye Daerah] DKI dibawah pimpinan Pak Prasetyo. Beliau ketua badan bantuan hukum dulu di DPP Djan Farid," ujar dia.

Arsul juga meminta kubu Humphrey tak mengumbar ke publik soal rencana islah. Dia meminta agar kubu Humprey datang terlebih dahulu ke Kantor DPP PPP, baru mengumumkan hasil pertemuan itu ke publik.

"Jadi enggak usah kita ingin islah pakai press conference. Jadi mending datang dulu, kemudian press conference sambil makan-makan sama awak media," ucap Arsul.

Dia menegaskan islah dengan kubu Humphrey tidak akan mengubah sikap PPP mendukung Jokowi-Ma'ruf. Pasalnya, PPP telah menandatangani surat pencapresan secara resmi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). UU Pemilu juga tidak membuka peluang untuk itu.

Dengan demikian, salah satu syarat islah dua kubu di PPP tersebut bisa terjadi jika dukungan partai itu di Pilpres 2019 tidak berubah.

"Yang ada [peluang] paling sudah mendukung, kemudian mesinnya enggak bekerja maksimal, itu mungkin. Tapi kalau memindahkan [dukungan di Pilpres], no way," ujar dia.

Wacana islah 2 kubu di PPP itu muncul usai posisi Romahurmuziy (Romi), yang ditangkap oleh KPK karena terlibat kasus suap terkait seleksi jabatan di Kemenag, di partai itu digantikan Suharso yang menjabat pelaksana tugas ketua umum. Suharso menjabat Plt Ketua Umum PPP tidak lama setelah Romi ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK.

Baca juga artikel terkait PPP atau tulisan lainnya dari Riyan Setiawan

tirto.id - Politik
Reporter: Riyan Setiawan
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Addi M Idhom