Polri Cek Video 'Bendera Bintang Kejora' di Kantor Gubernur Papua

Oleh: Adi Briantika - 4 September 2019
Dibaca Normal 1 menit
Polri akan memeriksa informasi terkait video orang yang memanjat tiang bendera diduga di depan kantor Gubernur Papua, akhir Agustus lalu.
tirto.id - Karopenmas Mabes Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, akan mendalami video seorang pria yang memanjat tiang bendera depan kantor Gubernur Papua untuk memasang bendera Bintang Kejora. Video itu viral di media sosial.

"Perlu diklarifikasi lagi kapan, siapa, itu masih didalami," ucap Dedi di Mabes Polri, Rabu (4/9/2019).

Salah satu akun Twitter yang menayangkan video itu adalah Veronica Koman. Dalam ini, terdengar sorak-sorai masyarakat ketika melihat seorang pria memanjat tiang bendera tersebut. Diketahui peristiwa itu terjadi pada 29 Agustus 2019.

Kini si pemilik akun, Veronica Koman, ditetapkan sebagai tersangka dugaan provokasi perihal peristiwa Papua dan menyebarkannya melalui media sosial. Bahkan Polda Jawa Timur bakal menggandeng Interpol untuk menangani kasus dugaan provokasi yang dilakukannya.




Aktivis HAM itu ditetapkan sebagai tersangka dugaan provokasi berdasarkan gelar perkara kepolisian.

"Kami akan kerja sama dengan Badan Intelijen Negara dan Interpol untuk menindaklanjuti kasus ini," kata Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Luki Hermawan, dalam keterangan tertulis, Rabu (4/9/2019).

Kerja sama itu dilakukan lantaran keberadaan Veronica saat ini berada di luar negeri. Berdasarkan hasil analisis polisi, lanjut Luki, setiap kejadian unjuk rasa atau kerusuhan yang menyangkut Papua, Veronica diketahui selalu berada di tempat kejadian.



Meskipun begitu, kata dia, pada saat kejadian di asrama mahasiswa Papua di Surabaya ia tidak berada di tempat kejadian.

"Namun VK sangat proaktif lakukan provokasi. Bahkan peristiwa unjuk rasa atau kerusuhan yang menyangkut Papua pada Desember 2018, VK juga berada di tempat kejadian dan membawa dua wartawan asing," jelas Luki.

Polisi memeriksa enam saksi dalam perkara ini yaitu tiga saksi dan tiga ahli, sehingga berdasarkan barang bukti dan keterangan saksi, Veronica ditetapkan sebagai tersangka.

Luki menyatakan pelaku dapat dijerat dengan Undang-Undang ITE, Pasal 160 KUHP, UU Nomor 1 Tahun 1946 dan UU Nomor 40 Tahun 2008.

Terkait penetapan tersangka ini, Amnesty Internasional Indonesia (AII) menilai dapat mencederai kebebasan berpendapat.

Direktur AII, Usman Hamid menyatakan, penetapan tersangka ini menunjukkan pemerintah dan aparat negara tidak paham dalam menyelesaikan akar permasalahan Papua yang sudah lebih dari dua minggu ini menjadi pembicaraan publik.

"Akar masalah sesungguhnya adalah tindakan rasisme oleh beberapa anggota TNI dan penggunaan kekuatan berlebihan oleh kepolisian di asrama mahasiswa di Surabaya," kata Usman.


Baca juga artikel terkait KONFLIK PAPUA atau tulisan menarik lainnya Adi Briantika
(tirto.id - Hukum)

Reporter: Adi Briantika
Penulis: Adi Briantika
Editor: Zakki Amali
DarkLight