tirto.id - Pertamina siap menjaga produksi minyak dan gas (migas) di Blok Mahakam.pascaberakhirnya kontrak Total E&P Indonesie di penghujung 2017. Untuk itu, Pertamina tengah menunggu landasan hukum bagi proses transisi ini.
Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto menyatakan, payung hukum mengenai transisi alih kelola Blok Mahakam, Kalimantan Timur diharapkan bisa selesai dalam waktu satu hingga dua pekan ke depan.
Dwi seusai pertemuan dengan Menko Kemaritiman sekaligus Plt. Menteri ESDM Luhut Binsar Panjaitan di Kantor Kemenko Kemaritiman Jakarta, Selasa, mengatakan transisi dilakukan untuk menjaga produksi migas di blok tersebut agar tidak menurun pascaberakhirnya kontrak Total E&P Indonesie di penghujung 2017.
"Ya (payung hukum) itu diharapkan selesai dalam satu-dua minggu ini," ucapnya.
Menurut Dwi, payung hukum tersebut penting karena Pertamina sudah harus berinvestasi di Blok Mahakam agar tidak terjadi penurunan signifikan produksi migas pada 2018.
Meski Pertamina yang menggelontorkan biaya investasi, namun Total E&P Indonesie selaku kontraktor lama yang akan melaksanakan proyek investasinya.
"Padahal, kami belum alih kelola tapi kami sudah harus investasi. Yang melaksanakan pekerjaan investasinya juga Total. Maka tentu perlu ada payung hukum yang diharapkan segera selesai," tambahnya.
Hal lainnya yang dianggap menunda proses transisi alih kelola Blok Mahakam yakni mengenai pengajuan "work plan and budgeting" (WP & B) untuk "plan of development" (POD/rencana pengembangan) pada 2017 yang juga diharapkan bisa segera selesai.
Selain itu, hal lainnya yang diharapkan selesai dalam waktu dua minggu ke depan adalah komitmen Total dalam pengelolaan Blok Mahakam setelah kontrak berakhir.
Pasalnya, kontraktor migas asal Prancis itu belum menentukan sikap untuk bergabung atau tidak dengan Pertamina selepas berakhirnya kontrak di Blok Mahakam.
"Termasuk juga (komitmen) di sisi komersialnya," ujarnya.
Dwi juga menegaskan target penyelesaian proses transisi alih kelola Blok Mahakam itu berdasarkan permintaan Menko Luhut.
"Pak Menko menekankan agar seluruh 'pending matters' (masalah yang tertunda) bisa diselesaikan satu-dua minggu ini," katanya.
Penulis: Putu Agung Nara Indra
Editor: Putu Agung Nara Indra
