tirto.id - Pemerintah Indonesia mulai menunjukkan keseriusannya dalam membangun wilayah Papua melalui rancangan pembangunan dengan pendekatan menyeluruh. Pendekatan ini meliputi bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, diplomasi, serta hukum dan hak asasi manusia.
Hal ini diutarakan oleh Deputi I Bidang Politik Dalam Negeri Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mayjen TNI Yoedhi Swastono dalam pertemuan eksploratif tentang Papua di Jakarta, Rabu, (11/05/2016).
"Pendekatan menyeluruh penting untuk menjadi strategi pembangunan di Papua," ujar Yoedhi.
Yoedhi menambahkan, pendekatan menyeluruh ini tidak akan dilaksanakan secara pukul rata, mengingat terdapat tujuh wilayah adat besar di Papua yang berbeda satu sama lain. Pelaksanaan program ini, menurutnya, akan disesuaikan dengan kondisi amsing-masing daerah.
"Pembangunan di Papua juga harus menggunakan pendekatan lokal karena antara daerah satu dengan lainnya memiliki keperluan yang berbeda-beda," tuturnya.
Yoedhi menjadi salah satu pembicara dalam pertemuan eksploratif dengan tema "Meningkatkan Peran Media Nasional Menuju Rekonsiliasi Papua" yang diadakan Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) bekerja sama dengan Jaringan Damai Papua dan Dewan Pers di Hall Dewan Pers, Jakarta Pusat, Rabu, (11/05/2016).
Selain Yoedhi, hadir pula beberapa pembicara lain dari berbagai kementerian dan lembaga seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan lain sebagainya.
Pada kesempatan itu, Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prastyo melontarkan kritik bahwa media nasional perlu lebih intensif dalam memberitakan tentang Papua dan Papua Barat untuk mewujudkan perdamaian di provinsi paling timur Indonesia itu.
"Saat ini, berita tentang Papua di media nasional timbul tenggelam. Banyak juga wartawan media nasional yang ditempatkan di Papua yang ditarik kembali," selorohnya.
Penulis: Putu Agung Nara Indra
Editor: Putu Agung Nara Indra
