tirto.id - Pemerintah mengaku sedang mempertimbangkan penerapan integrasi tarif jalan tol di sejumlah kota. Adapun rencana untuk menyamakan tarif di sejumlah ruas tol lain itu bakal dilakukan setelah penerapan di ruas tol lingkar luar Jakarta atau Jakarta Outer Ring Road (JORR) mulai diberlakukan.
“Yang lain mungkin nanti di Surabaya, sementara kota-kota lainnya seperti Medan dan Makassar. Nanti kita lihat,” kata Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Herry Trisaputra Zuna di kantornya, Jakarta pada Kamis (22/6/2018).
Lebih lanjut, prinsip dari penerapan tarif tol di kota-kota lain tetap sama, yakni untuk meningkatkan layanan. Pemerintah juga mengusung konsep subsidi dalam penyamaan tarif ini. Dengan demikian, Kementerian PUPR tak menampik apabila nantinya ada masyarakat yang membayar lebih mahal dan ada juga yang membayar lebih murah.
Herry pun sempat menuturkan bahwa penerapan integrasi tarif di tol JORR sendiri merupakan bagian dalam menyongsong peta jalan (roadmap) elektronifikasi jalan tol. Sebelum diberlakukan di tol JORR, penyamaan tarif rupanya telah diterapkan di tol Cikopo Cluster I dan II, Karang Tengah, dan tol Semarang seksi A-B-C.
Masih dalam kesempatan yang sama, Herry mengungkapkan, untuk menerapkan integrasi tarif tol JORR secara penuh, setidaknya ada dua hal yang perlu dilakukan.
“Penyatuan sistem ini akan membuat gerbang-gerbang yang semula ada, jadi tidak digunakan dan hilang fungsinya. Tidak ada transaksi di situ. Selain itu, perlu adanya perubahan setting di gerbang tol, menyesuaikan tarif,” jelas Herry.
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Arie Setiadi Moerwanto menambahkan pemerintah tetap menjunjung asas keadilan dalam menerapkan integrasi tarif tol baik di JORR maupun ruas tol di kota-kota lain ke depannya.
Arie pun menampik tudingan apabila rencana ini disebut-sebut sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan badan usaha maupun sebagai bentuk kenaikan tarif terselubung.
“Khusus untuk kebijakan di JORR ini sesuai dengan arahan Presiden, yakni untuk menurunkan biaya logistik. Penyederhanaan golongan yang bakal diterapkan pun membuat angkutan logistik ini jadi mendapatkan keuntungan yang besar,” kata Arie.
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Yulaika Ramadhani
