tirto.id - Kepala Badan Karantina Pertanian Ali Jamil mengatakan, pemerintah mulai memantau kebutuhan komoditas di negara-negara tujuan ekspor Indonesia.
Ali menyebutkan, dari hasil pantauan itu pemerintah akan menyusun peta komoditas apa saja yang tergolong potensial untuk dikembangkan di berbagai wilayah Indonesia atau Indonesia map of Agriculture Comodities.
Nantinya, kata Ali, para bupati dan wali kota dapat mengarahkan komoditas apa saja yang sebaiknya ditanam menjelang bulan maupun musim tertentu. Dengan demikian, komoditas yang ditanam dapat menyesuaikan dengan potensi ekspor yang dapat dilakukan.
"12 negara sudah ada datanya di kami untuk membangun peta mapping komoditas yang bisa dikembangkan di seluruh wilayah Indonesia. Bupati wali kota sudah bisa membahasakan ke kepala dinasnya bisa siapkan komoditas apa ke negara apa dan jumlahnya berapa," ucap Ali kepada wartawan usai pelepasan 8 komoditas ekspor pertanian di Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Senin (22/4/2019).
"Aplikasi ini masih sangat baru. Jadi bisa tau negara a atau b butuh komoditas apa saja," tambahnya.
Ali mengatakan, dalam pengumpulan datanya, lembaganya telah bekerja sama dengan Dirjen Bea Cukai untuk mencatat komoditas apa saja yang umumnya diperlukan pada bulan-bulan tertentu. Sebab, data-data yang dimiliki lembaganya hanya berupa komoditas yang memerlukan penanganan karantina.
"Kami hanya punya catatan komoditas negara tujuan yang butuh karantina. Data ekspor impor komoditas pertanian yang tidak tercatat di kami ada di mereka (Dirjen Bea Cukai)," ucap Ali.
Disamping itu, tugas serupa kata Ali juga tengah dijalankan oleh atase perdagangan yang tersebar di sejumlah negara untuk mendata permintaan komoditas ekspor pertanian apa saja yang diperlukan.
Hal ini, ujar Ali, menjadi krusial mengingat sejumlah komoditas ada yang tidak terlalu populer, tetapi kenyataannya dimiliki Indonesia dan dibutuhkan oleh negara asing sehingga dapat diupayakan produksinya
"Kabupaten bisa lihat karena turunan provinsi potensi dan data ekspor di wilayah lain. Kalau dia nggak punya, dia bisa contoh. Misal Kalimantan Timur belum punya, bisa nggak saya kembangkan," tutur Ali.
Saat ini, Ali mengatakan, belum semua daerah menerapkan peta ini. Seperti pada 13 Maret 2019 lalu saja, Kementan katanya baru menyerahkan program ini ke Gubernur Sulawesi Selatan. Lalu daerah lainnya yang baru terjangkau seperti Sumatera Utara, Riau, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.
Sementara jangkauan ke wilayah lain masih terus diupayakan. Ketika ditanya mengenai kapan seluruh daerah dapat menggunakan data pada peta ini, Ali menjawab bahwa pemerintah menargetkan peta ini dapat digunakan secara luas pada Mei 2019 mendatang.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Dhita Koesno
