tirto.id - Ketua DPD PDIP Jawa Barat TB Hasanuddin mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengganti menteri dari partai yang tak setia dengan pemerintah. Menurutnya, hal itu penting demi menyusun kekuatan menghadapi Pilpres 2017.
"Presiden Joko Widodo harus tegas, dan partai-partai yang tidak sejalan dengan kebijakannya serta tidak setia dalam setiap pengambilan keputusan tidak perlu ada lagi dalam format kabinet. Daripada jadi duri dalam daging, mending terus terang saja membuat garis siapa yang akan dihadapi dalam Pilpres 2019. Reshuffle ini harus dilakukan bulan Juli ini, atau tidak sama sekali," kata Hasanudin dalam rilis DPD PDIP Jabar yang diterima Tirto, Jumat (14/7/2017).
"Kalau tak di-reshuffle ya berat di 2019," imbuhnya saat dikonfirmasi Tirto mengenai rilis tersebut.
Dalam pandangan TB Hasanuddin, konstelasi politik di 2019 tidak akan jauh beda dengan peta politik di 2014. Dua kekuatan pada Pilpres 2014, antara pendukung Joko Widodo dan Prabowo Subianto, akan tetap sama pada Pilpres 2019.
"Sedikit beda, adalah dukungan Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang semula menjadi pilar Koalisi Merah Putih (KMP) dalam mendukung Prabowo, dan kini sudah masuk dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH)," katanya menjelaskan.
Peta kekuatan yang hampir tak berubah ini, kata Hasanuddin, terlihat dari komposisi setiap pengambilan keputusan di lembaga legislatif. Terakhir misalnya, dalam persoalan pro-kontra terhadap Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Pembubaran Ormas.
"Dalam persoalan ini tetap ada kekuatan di Senayan, dengan satu pihak adalah PDI Perjuangan, Partai Golkar, PKB, Hanura, Nasdem dan PPP, dan pihak lain adalah PKS, Gerindra, PAN dan Demokrat," ujar Hasanuddin.
Suasana serupa, menurut Hasanudin, juga nampak dalam Pilkada DKI Jakarta dan Pilkada serentak 2017. Peta politik dan aroma dalam Pilkada tersebut, kata dia, benar-benar menggambarkan dan mencerminkan secara nyata antara kekuatan KMP dan KIH.
"Bahkan juga misalnya, dalam hal rencana pemindahan ibu kota, PAN, yang masuk dalam kabinet, jelas tidak mendukung rencana besar pemerintahan Jokowi," kata Hasanudin.
Adapun menteri dari PAN di kabinet Jokowi adalah Menpan-RB Asman Asbur yang masuk dalam reshuffle jilid dua kabinet Jokowi tahun lalu.
Untuk itu, Hasanudin berharap kabinet hasil reshuffle nanti harus menjadi kabinet yang solid serta komitmen membuat program-program yang pro rakyat.
Sementara, menurutnya, komposisi kabinet sendiri harus mewujudkan komposisi yang benar-benar proporsional. "Di saat yang sama, Presiden Joko Widodo harus memilih berdasarkan kesetiaan dan loyalitas," ujar Hasanudin.
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Yuliana Ratnasari
