tirto.id - Para ahli Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan mereka sedang menyelidiki kemungkinan pelanggaran sanksi terhadap Korea Utara di 20 negara, pada Senin (11/3/2019).
Berdasarakan laporan 66 halaman dari panel ahli kepada Dewan Keamanan yang diterima Associated Press News (AP News), penyelidikan ini dilakukan dari dugaan pengadaan nuklir rahasia di Cina hingga perantara senjata di Suriah dan kerja sama militer dengan Iran, Libya, dan Sudan.
Dalam laporan tersebut juga terdapat pelanggaran larangan barang mewah yang termasuk Rolls-Royce Phantom di Korea Utara, Limosin Mercedes-Benz, dan kendaraan mewah Lexus LX 570.
Hal itu dicatat sebagai cara penghindaraan sanksi keuangan Korea Utara menggunakan serangan cyber yang secara ilegal memaksa transfer dana dari lembaga keuangan dan pertukaran mata uang digital kripto.
Ringkasan dari laporan yang diperoleh awal Februari mengatakan, program nuklir dan rudal Korea Utara tetap utuh dan para pemimpinnya memisahkan perakitan rudal dan fasilitas penguji untuk mencegah adanya serangan.
Laporan lengkapnya mengatakan kompleks nuklir Yongbyon tetap aktif, dilihat dari citra satelit hingga November yang menunjukkan penggalian saluran air dan pembangunan gedung baru di dekat fasilitas pembuangan air reaktor.
Selain itu, hasil satelit juga menunjukkan kemungkinan adanya operasi laboratorium radiokimia dan pembangkit uap terkait.
Pihak berwenang mengatakan terus memantau pabrik uranium dan situs pertambangan di negara itu. Mereka juga telah mensurvei, mengkonfirmasi, dan melaporkan kegiatan rudal balistik dan menemukan bukti dari cara Korea Utara untuk memisahkan lokasi perakitan, penyimpanan dan pengujiannya.
Selain menggunakan fasilitas sipil, laporan itu mengatakan Korea Utara menggunakan situs industri militer yang sebelumnya terbengkalai sebagai lokasi peluncuran yang beberapa tempat jaraknya dekat dari lokasi perakitan atau penyimpanan dan ada yang berjarak sejauh 10 kilometer.
Untuk sanksi perdagangan, para ahli mengatakan mereka terus menyelidiki dua perusahaan Cina yang di-blacklist PBB, Namchogang Trading Corp dan Namhung Trading Corp, serta perusahaan yang mewakili mereka untuk kegiatan pengadaan nuklir.
Mereka mengatakan sedang menyurvei pabrikan dunia perlengkapan nuklir dengan fokus pada metode verifikasi pengiriman akhir. Selain itu, para ahli juga melanjutkan berbagai investigasi dalam kegiatan yang dilarang antara Korea Utara dan pemerintahan Suriah, Presiden Bashar Assad.
Termasuk warga Suriah yang dilaporkan terlibat dalam perantara senjata atas nama Korea Utara ke sejumlah negara Timur Tengah dan Afrika. Dia dilaporkan karena menawarkan senjata konvensional dan rudal balistik dalam beberapa kasus kepada kelompok-kelompok bersenjata di Yaman dan Libya.
Sejumlah penyelidikan terus dilanjutkan, termasuk dalam upaya kerja sama militer antara Korea Utara dan berbagai pihak berwenang Libya dan warga negara asing yang bekerja atas nama mereka.
Begitu juga dalam proyek kerja sama militer Korea Utara dan Sudan, termasuk informasi tentang adanya penyelundupan senjata Suriah dan teknologi anti-tank serta sistem pertahanan udara.
