Pasha Ungu Minta Ada Komite Independen Awasi Sekolah Rakyat

tirto.id - Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PAN, Sigit Purnomo atau yang akrab disapa Pasha Ungu, meminta Kementerian Sosial (Kemensos) untuk membentuk komite pengawas independen dalam pelaksanaan program Sekolah Rakyat. Usulan ini, kata dia, bertujuan agar pelaksanaan program yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin tersebut dapat berjalan dengan optimal sesuai dengan harapan.

“Kami berharap ada komite pengawas independen, Pak, yang dibentuk oleh masyarakat, kira-kira seperti itu. Agar, Sekolah Rakyat ini betul-betul menjadi proyek yang baik, yang optimal, dan sesuai dengan cita-cita kita,” ujar Pasha dalam rapat bersama Mensos, Saifullah Yusuf, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (21/5/2025).

Pasha mengatakan bahwa berdasarkan laporan Indonesia Corruption Watch, sektor pendidikan termasuk salah satu sektor yang paling rawan terhadap korupsi. Oleh karena itu, dia meminta agar program ini dijalankan secara transparan termasuk dalam proses seleksi siswanya.

“Ini soal mekanisme pemilihan siswa, Pak Menteri. Ini jangan sampai kemudian tidak dilakukan secara transparan dan objektif. Kami berharap DTSEN atau dulu DTKS bisa menjadi rujukan utama dalam rangka pemilihan, perekrutan anak miskin untuk masuk ke sekolah itu sendiri,” jelasnya.

Selain itu, Pasha juga mengingatkan pentingnya melibatkan tokoh masyarakat, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan dalam proses seleksi murid Sekolah Rakyat. Dia menilai keterlibatan tersebut akan mencegah terjadinya praktik nepotisme dan penyalahgunaan wewenang.

“Mohon maaf, jangan sampai nanti, tiba-tiba ada anaknya Kepala Desa, anaknya Pak Lurah, sekolah karena ini soal gratis. Backup sepenuhnya oleh pemerintah, oleh negara, semua memanfaatkan. Padahal, ini cuma sedikit [kuotanya]. Nanti, anak kita yang harusnya menari tersenyum malah tidak ada reaksi apa-apa,” sambung Pasha.

Sebelumnya, Kemensos menyatakan bahwa sebanyak 63 titik Sekolah Rakyat akan mulai beroperasi pada pertengahan Juli 2025 mendatang. Jumlah ini merupakan permulaan dari total 100 titik lokasi yang direncakan beroperasi pada 2025 di mana 47 lokasi lainnya masih dalam proses survei.

“Sampai saat ini, tanggal 12 Mei kemarin kami catat ada 63 titik yang akan dapat mulai beroperasi pada bulan Juli ini. Insyaallah pertengahan Juli atau minggu tiga Juli akan sudah dimulai, sisanya akan bertahap pada tahun berikutnya,” ujar Direktur Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial Kemensos, Agus Zainal Arifin dalam Rapat Panja Pendidikan pada Senin (19/5/2025)

Agus mengatakan dari 63 titik yang siap segera beroperasi telah melalui tahap kontrak dan dalam proses persiapan.