tirto.id - Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara hingga tahun 2024 akan fokus pada pengembangan wilayah di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1A untuk menjadi kota layak huni. Juru Bicara Tim Komunikasi Rencana Pemindahan IKN, Sidik Pramono menuturkan nantinya pembangunan tersebut akan dilengkapi fasilitas untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.
"Hingga tahun 2024 Otorita IKN ingin membangun sebuah kota layak huni dengan fasilitas lengkap di KIPP 1A dengan luas sekitar 900 hektare. Di sana akan terbangun Istana Negara, Istana Wakil Presiden, perkantoran Kemenko, Bank Indonesia, hunian ASN/TNI/Polri, hunian tapak untuk para menteri, tempat ibadah, lengkap dengan utilitas perairan, pengelolaan banjir, jaringan listrik, jalan tol menuju ke IKN, dan jalan dalam kota," katanya dikutip dari Antara, Rabu (31/8/2022).
Sidik menuturkan pada tahun 2024 pemerintah ingin memindahkan ASN, TNI, Polri pusat ke IKN. Karena itu, saat sudah terjadi pemindahan, IKN sudah memiliki fasilitas memadai untuk memenuhi kebutuhan mereka.
Sementara itu, dia menjelaskan pendanaan pembangunan IKN bersumber dari APBN dan non APBN. APBN akan digunakan antara lain untuk membangun infrastruktur dasar, gedung-gedung pemerintahan, istana kepresidenan, istana wapres.
Sementara pendanaan non APBN akan menggunakan skema-skema yang diperbolehkan oleh undang-undang, dengan bidang investasi antara lain untuk membangun rumah sakit internasional, fasilitas pendidikan terpadu, kawasan perkantoran dan jasa, gedung mixed use, komersial niaga, dan fasilitas hunian.
Otorita IKN juga membuka peluang bagi swasta untuk ikut membangun IKN. Untuk itu pemerintah juga menyiapkan skema dan insentif untuk menarik minat investasi swasta.
Selain itu, Otorita IKN sebagai lembaga baru perlu untuk melengkapi kelembagaannya. Dia menuturkan saat ini Otorita IKN baru terdiri atas Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN. Kemudian ada Tim Transisi untuk membantu Otorita IKN sebagai pendukung persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menargetkan pembangunan KIPP tahap I di Ibu Kota Negara (IKN) selesai tahun 2024. KIPP yang dimaksud mencakup antara lain pembangunan perkantoran Presiden dan Wakil Presiden, penyediaan air minum, sanitasi, drainase, jalan nasional, dan jalan tol dari Balikpapan di Kalimantan Timur ke IKN.
Kementerian PUPR sendiri memperoleh pagu tahun anggaran 2023 untuk IKN sebesar Rp20,8 triliun, melonjak dari tahun 2022 yang sebesar Rp5,4 triliun. Dana tersebut ditujukan untuk pembangunan KIPP sebagai bagian dari prasarana dasar perkotaan.
Editor: Intan Umbari Prihatin
