tirto.id - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan dirinya masih perlu koordinasi dengan Plt Gubernur DKI Jakarta Soni Sumarsono perihal kabar penambahan rute MRT (Mass Rapid Transit) Jakarta dari Bundaran HI hingga ke Ancol Timur. Ia mengatakan dirinya baru akan membicarakan hal tersebut dengan Sumarsono dalam waktu dekat.
"Saya belum dapat kabar. Nanti saya komunikasikan dulu dengan Pak Gubernur. Perlu bicara dulu juga dengan DPRD (DKI Jakarta)," ujar Budi di sela kegiatan meninjau proyek pembangunan kereta bandara di Stasiun Batu Ceper, Tangerang, hari ini (12/3/2017).
Sementara itu, Sumarsono yang turut mendampingi Budi Karya meninjau proyek pembangunan juga hanya memberikan pernyataan singkat. Ia mengindikasikan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak ada niatan merevisi kajian MRT fase II, yang awalnya fokus terhadap rute Bundaran HI-Kampung Bandan.
Tirto pun sempat menemui corporate secretary PT MRT Jakarta Tbk, Tb. Hikmatullah, untuk menanyakan hal ini. Akan tetapi ia menyatakan pihak MRT Jakarta belum mau berkomentar soal penambahan biaya tersebut. "Lihat nanti saja ya, karena kan belum ada keputusan dari DPRD juga," ujarnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Tirto, seperti diungkapkan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Tuty Kusmawati, penambahan panjang rute tersebut dilakukan lantaran PT Kereta Api Indonesia (KAI) telah melakukan persetujuan dengan pihak lain atas lahan di Kampung Bandan.
Kerja sama yang dilakukan PT KAI dengan PT Duta Anggada Reality, PT Pentasena Bina Wisesa, dan PT Mustika London tersebut mengakibatkan stasiun MRT Jakarta tidak dapat membangun stasiun akhirnya untuk rute utara-selatan di Kampung Bandan.
"Tidak mudah mencari lahan enam hektar dalam waktu singkat dan juga proses pembebasan lahannya engga akan semudah itu. Maka kemudian, yang sangat dimungkinkan apabila kami menggunakan lahan yang dalam penguasaan kami sendiri gitu kan. Yang langsung bisa kita manfaatkan yaitu di PT Pembangunan Jaya Ancol, di Ancol Timur," kata Tuty.
Sebelumnya, pihak DPRD DKI Jakarta telah mempermasalahkan rute baru MRT Jakarta tersebut. Bahkan mereka pun sudah memutuskan akan membentuk pansus terkait pemindahan depo MRT Jakarta dari Kampung Bandan ke Ancol Timur.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana, sendiri menganggap upaya penambahan rute ini sebagai satu bentuk pemborosan. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan permohonan biaya tambahan akan ditolak.
Dengan menambah panjang rute sepanjang 6,1 kilometer tersebut, jumlah dana tambahan yang dibutuhkan untuk pembangunan lebih kurang sebesar Rp15 triliun.
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Akhmad Muawal Hasan
