tirto.id - Menteri Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengaku sudah membuat kesepakatan dengan organisasi masyarakat (ormas) untuk menjaga kelangsungan pilkada yang kondusif.
Kesepakatan itu dibuat karena Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian melarang rencana aksi 112 yang rencananya akan berlangsung pada 11 Februari 2017 dengan melaksanakan long march dari Masjid Istiqlal kemudian berjalan menuju Monas dan berlanjut ke bunderan Hotel Indonesia (HI) kemudian kembali lagi ke Monas.
"Bahwa tanggal 11 Februari telah disepakati dengan beberapa kelompok, terutama FPI (Front Pembela Islam) dan GNPF (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa), memberikan suatu komitmen bahwa mereka akan ikut menjaga agar pilkada kondusif. Itu yang saya pegang," kata Wiranto di lingkungan Istana Presiden Jakarta, Jumat, (10/2/2017) seperti dilansir dari Antara.
Wiranto menyatakan sudah bertemu dengan Imam Besar FPI Rizieq Shihab bersama dengan rombongan GNPF MUI dan FPI di rumah Wiranto pada Kamis (9/2/2017) dan menyepakati komitmen tentang kebangsaan dan persatuan Indonesia.
"Saya kira pertemuan itu kan sudah membuahkan suatu pemahaman bahwa intinya, jangan sampai kegiatan-kegiatan kelompok, ormas, manapun, mengganggu kegiatan masyarakat, tidak mengusik ketentraman dan ketenangan masyarakat dalam rangka melakukan suatu pemilihan kepala daerah," tambah Wiranto.
Wiranto juga menegaskan bahwa rencana long march tersebut pasti dibatalkan karena berpotensi akan berbenturan dengan kampanye terakhir dari para kandidat pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.
"Jadi long march FPI dan GNPF tidak ada. Sholat subuh dilaksanakan di masjid masing-masing, kalaupun masih ada beberapa unsur masyarakat yang masih datang, akan melakukan sholat dhuha, dzhur, azhar, di masjid Istiqlal. Tentu jumlahnya tidak banyak sehingga pelaksanaan persiapan pilkada di DKI kondusif," jelas Wiranto.
Ia mengaku yakin terhadap pembatalan long march tersebut karena pengurus FPI dan GNPF sudah menyampaikan hal itu ke publik.
"Jaminannya mereka ekspos ke publik. Jaminannya sudah melaporkan ke masyarakat bahwa mereka tidak akan terlibat hal-hal yang membuat masyarakat resah, tidak aman, dan tidak tenang. Itu jaminan moral yang luar biasa berat, dan kalaupun ada pelanggaran-pelanggaran hukum dan peraturan, saya sudah sampaikan bahwa setiap pelanggaran maka kepolisian akan bertindak tegas, tidak pandang bulu," jelas Wiranto.
Ia pun berharap agar masyarakat tenang dan tidak termakan provokasi pihak tertentu.
"Dengan demikian, saya harapkan masyarakat juga tenang, jangan sampai terpengaruh oleh hoax, provokasi-provokasi yang tidak bertanggungjawab, yang menggunakan momen ini justru untuk membuat keadaan semakin keruh," ungkap Wiranto.
Penulis: Mutaya Saroh
Editor: Mutaya Saroh
