tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan meminta, jajaran pemerintah daerah (pemda) melakukan sosialisasi dan memberi pemahaman ke masyarakat soal urgensi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Sebab, kenaikan harga BBM tidak bisa lagi dihindari karena kondisi global.
"Terkait kemungkinan kenaikan harga BBM, saya minta gubernur, bupati, walikota, Pangdam, Danrem, Dandim, Kapolda, Kapolres dan Kapolsek ikut mensosialisasikan dan memberi dukungan ini. Ini bukan seperti perang dunia ketiga, tidak. Ini memang dinamika yang seluruh dunia hadapi. Nah bagaimana kita menghadapi, kita harus kompak," arahan Luhut dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, di Jakarta, Selasa (30/8/2022).
Luhut mengatakan, pemerintah tidak punya pilihan lain karena harga minyak dunia masih sangat tinggi, yakni menembus 100 dolar AS per barel. Hal itu membuat selisih harga jual Pertalite dan Solar semakin jauh dari harga keekonomiannya dan membebani anggaran subsidi.
"Ini memang tidak ada pilihan, sekarang kita ini subsidi sudah Rp502 triliun, dan kalau subsidi ini bisa kita kurangi, kita alihkan kepada kegiatan-kegiatan lain, itu akan lebih bagus," ujarnya.
Selain itu, Luhut meminta pemda memberikan sosialisasi atas langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk meringankan beban masyarakat akibat kenaikan harga BBM. Terlebih pemerintah sudah menyiapkan skenario untuk mengantisipasi dampak susulan atas kenaikan harga BBM bersubsidi.
Ia juga meminta pemerintah daerah agar berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk mengalokasikan anggaran bantuan kepada masyarakat melalui bantuan sosial atau subsidi sektor transportasi dan UMKM.
"Saya minta dipastikan semua bantuan dialokasikan tepat sasaran. Sekali lagi dengan pengalaman, dengan data yang kita punya, tidak ada yang tidak bisa kita lakukan," katanya.
Pemerintah, lanjut Luhut, juga telah menyiapkan bantuan sosial sebagai antisipasi jika akan ada kenaikan harga BBM mulai dari bantuan langsung tunai (BLT), bantuan subsidi upah, dan dana transfer umum pemerintah daerah untuk membantu sektor transportasi di daerah masing-masing.
"Dananya ada dan sekarang semua akan dipersiapkan sehingga inflasi kita bisa jaga," katanya.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Anggun P Situmorang
