tirto.id - Tim Kajian Papua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Tim Papua LIPI) mengusulkan, figur “utusan khusus” yang membantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus paham persoalan di pulau tersebut. Tim mengusulkan "utusan khusus" tersebut memiliki pemahaman akurat mengenai akar persoalan secara objektif dan tidak diskriminatif serta tidak pernah terlibat dalam pembentukan milisi-milisi sipil pro atau menentang Indonesia.
"'Utusan khusus' bisa dari kalangan sipil maupun militer. Bila dari militer, sebaiknya bukan dari Kopassus karena ada resistensi dari masyarakat Papua," kata Koordinator Tim Papua LIPI Adriana Elizabeth di Jakarta, Selasa (15/3/2016).
Selain itu, menurutnya, kriteria berikutnya, Presiden Jokowi harus memilih “utusan khusus” yang benar-benar dipercayai. Hal ini, kata Adriana, dimaksudkan agar “utusan khusus” tersebut dapat bekerja secara efektif sehingga proses dialog bisa mendapatkan legitimasi yang kuat.
Ia menambahkan, “utusan khusus” juga tidak melibatkan satu pihak untuk merepresentasikan masyarakat Papua, tetapi bisa melibatkan banyak elemen masyarakat penting dalam dialog nasional.
Seperti yang sudah diketahui sebelumnya, Tim Papua LIPI mengusulkan adanya "utusan khusus" untuk membantu Presiden Joko Widodo mempersiapkan dialog nasional guna mewujudkan perdamaian di Papua dan Papua Barat, Hal ini sebagai salah satu bentuk pendekatan dalam mewujudkan perdamaian.
"'Utusan khusus' diperlukan untuk menindaklanjuti pernyataan persiapan Presiden untuk berdialog dengan masyarakat di Papua," ungkap Adriana.
Adriana mengungkapkan, Pada kunjungan terakhir di Papua pada tahun 2015 lalu, Presiden Jokowi sudah menyatakan kesiapan untuk berdialog dengan siapa pun.
