Menuju konten utama

LIPI Dorong Indonesia Jadi Fasilitator Rekonsiliasi Qatar

LIPI meminta Indonesia menawarkan diri menjadi fasilitator perdamaian antara Qatar dan Arab Saudi.

LIPI Dorong Indonesia Jadi Fasilitator Rekonsiliasi Qatar
Warga berjalan melewati kantor Qatar Airways di Manama, Bahrain, Kamis (8/6). Foto diambil tanggal 8 Juni 2017. ANTARA FOTO/REUTERS/Hamad I Mohammed

tirto.id - Pemerintah Indonesia tidak boleh memihak salah satu kubu dan harus mendorong rekonsiliasi antara Qatar dengan negara Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab (UEA) dan negara lainnya, setelah pemutusan hubungan diplomatik dengan Qatar.

"Pemerintah harus mengambil kebijakan yang tidak berpihak salah satu kubu serta mendorong upaya untuk merajut kembali kawat diplomatik yang terputus antara negara tersebut," kata Peneliti Politik LIPI Nostalgiawan Wahyudhi di Jakarta, Senin (19/6/2017).

Dia menjelaskan, Indonesia tidak boleh memihak salah satu kubu karena hal itu akan menyeret Indonesia dalam konflik yang berkepanjangan dan penuh intrik.

Selain itu, ia juga mengatakan bahwa pemerintah Indonesia dapat menawarkan diri sebagai fasilitator perdamaian, bukan mediator.

Pasalnya, kata dia, Indonesia belum memiliki tekanan diplomasi yang kuat terhadap negara-negara itu, sehingga peran sebagai mediator dinilai kurang efektif.

Apalagi, menurut dia, diplomasi dengan negara di kawasan Timur Tengah sudah lama kurang terjalin setelah era Sukarno, baru pada rezim Jokowi Indonesia mulai serius mengarahkan politik luar negerinya ke Timur Tengah.

"Indonesia sebagai negara dengan jumlah muslim terbesar di dunia berpotensi sebagai fasilitator yang menyediakan tempat dialog perdamaian antara Qatar dan negara-negara yang bersitegang,” kata Nostalgiawan.

Menurut dia, Indonesia harus menggalang kekuatan prorekonsiliasi terhadap kekuatan yang berkepentingan dengan Timur Tengah seperti Cina, Rusia, Amerika, Jepang Iran dan Turki.

Sementara negara-negara yang menurutnya berpotensi menjadi mediator dalam ketegangan diplomatik tersebut adalah Amerika, Rusia dan Cina atau organisasi internasional PBB.

"Diharapkan negara-negara tersebut lebih netral dalam menyikapi ketegangan politik di Timur Tengah," kata dia dikutip dari Antara.

Sebelumnya tujuh negara di kawasan Teluk Arab memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar menyusul ketegangan politik antara Arab Saudi dan Qatar.

Pemerintah Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab (UEA), Mesir, Yaman, Libya, dan Maladewa memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar.

Pemutusan hubungan diplomatik itu disebabkan hubungan Qatar dengan Iran dan dugaan dukungan kedua negara itu terhadap kelompok teroris yang dianggap bertujuan mengacaukan wilayah Teluk.

Arab Saudi menuduh Qatar mendukung kelompok teroris yang didukung Iran, seperti kelompok Ikhwanul Muslimin, Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS), serta Al-Qaeda.

Baca juga artikel terkait HUBUNGAN DIPLOMATIK atau tulisan lainnya dari Alexander Haryanto

tirto.id - Politik
Reporter: Alexander Haryanto
Penulis: Alexander Haryanto
Editor: Alexander Haryanto