Kunjungan Raja Salman Bisa Kerek Investasi dari Timur Tengah

tirto.id - Rencana kedatangan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud ke Indonesia pada Maret nanti dinilai akan meningkatkan tujuan investasi Timur Tengah, khususnya negara-negara teluk. Kunjungan tersebut juga menjadi momentum untuk meningkatkan kerja sama melawan radikalisme dan terorisme.

Hal tersebut diungkapkan peneliti senior Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat Universitas Islam Negeri Jakarta, Ali Munhanif di Jakarta, Jumat (24/2/2017). Menurut dia, kunjungan Raja Salman ke Indonesia setidaknya akan berpengaruh besar terhadap dua hal: investasi dan kerja sama dalam bidang terorisme.

“Pertama, sesuai dengan janji pemerintah Arab Saudi sendiri, RI akan semakin menjadi negara tujuan investasi Timur tengah, khususnya negara-negara teluk,” ujarnya seperti dikutip Antara.

Berdasarkan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), sepanjang 2016 Arab Saudi hanya merealisasikan investasi sebesar 900 ribu dolar AS. Nilai investasi tersebut menempatkan Arab Saudi di urutan ke-57, di bawah Afrika Selatan yang menanamkan modalnya sebesar 1 juta dolar dan Mali yang mampu menginvestasikan 1,1 juta dolar.

Kedua, lanjut Munhanif, kunjungan Raja Salman dapat meningkatkan kerja sama melawan radikalisme dan terorisme yang dijalankan oleh negara-negara yang terkena dampak teroris akan semakin berjalan secara sinergis dan sistematis. “Baik RI maupun Arab Saudi adalah 2 negara berpengaruh di dunia Islam,” ujarnya.

Dalam konteks itu, ia mengatakan meningkatkan hubungan kerja sama khususnya investasi adalah kunci membangun aliansi antara negara-negara besar di dunia Islam.

Raja Arab Saudi, Salman bin Abdul Aziz al- Saud dijadwalkan akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada 1-9 Maret 2017 untuk memperkuat kerja sama bilateral antara Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi.

Ada lima nota kesepahaman yang akan ditandatangani pemerintah kedua negara, yaitu di bidang kerja sama budaya, kesehatan, urusan Islam serta dakwah dan layanan agama, pelayanan perjalanan udara, perjanjian pemberantasan kejahatan.