tirto.id - Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Juri Ardiantoro menilai tuntutan massa aksi 411 agar Presiden Jokowi mundur tidak berdasar. Juri menilai tuntutan tersebut disampaikan berulang dan tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat.
"Tuntutan ini selalu mereka sampaikan secara berulang-ulang. Ini menandakan bahwa tuntutan itu sangat absurd, tidak berdasar, dan tidak nyambung dengan kebutuhan masyarakat," tegas Juri di gedung Bina Graha, Jakarta, Jum'at (4/11/2022).
Juri mengeklaim publik tahu pemerintah sedang bekerja keras untuk menyelesaikan pandemi COVID-19, serta mengantisipasi berbagai dampak akibat persoalan global. Masalah tersebut antara lain krisis pangan, energi, dan krisis keuangan.
Di saat yang sama, pemerintah disebut terus melanjutkan program prioritas nasional untuk mengakselerasi kemajuan nasional.
"Jadi kalau tuntutannya Presiden Jokowi mundur, sudah pasti tidak akan dihiraukan oleh masyarakat dan dianggap hanya membuat kegaduhan saja," jelas Juri.
Mantan Ketua KPU RI ini menilai, aksi yang dilakukan kelompok mengatasnamakan Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR) itu bermuatan politik karena terlihat sebagai ajang konsolidasi.
"Ini bentuk konsolidasi politik yang dilakukan di jalanan. Sebaiknya konsolidasi dilakukan dengan mencari dukungan politik. Berikan hal-hal yang baik dan dibutuhkan oleh masyarakat, bukan dengan memanfaatkan momen-momen seperti ini yang justru menggangu kepentingan masyarakat," tandas Juri.
Massa aksi 411 memadati kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Massa tumpah ruah di jalanan usai melaksanakan salat Jumat. Massa nampak membawa poster dan spanduk bertuliskan 'Jokowi Mundur.'
Sementara itu, kepolisian beserta instansi lainnya menyiagakan sebanyak 3.790 personel untuk mengawal aksi demonstrasi. Arus lalu lintas di sekitar lokasi juga dilakukan pengalihan.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Fahreza Rizky
