tirto.id - Lantamal X Jayapura menggunakan radar untuk memperketat pengamanan usai kerusuhan di Papua Nugini (PNG) beberapa waktu lalu hal ini dilakukan mengantisipasi dampak dari kejadian pada Rabu (10/1/2024) lalu.
Komandan Lantalmal X Jayapura Brigjen TNI (Mar) Ludi Prastyono di Jayapura, Senin (15/1/2024), mengatakan pihaknya telah memerintahkan jajaran untuk memperketat pengamanan perairan laut khususnya pada wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini.
“Kami telah memerintahkan jajaran untuk memperketat perairan RI-PNG guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan,” katanya usai Peringatan Hari Dharma Samudra di Jayapura, Senin (15/1/2024).
Menurut Ludi, hingga kini pihaknya belum mendapatkan informasi mengenai masuknya warga PNG yang masuk ke wilayah Jayapura, Papua melalui jalur laut.
”Karena domainnya kami maka meminta seluruh jajaran tetap fokus dengan memantau melalui radar jika ada hal-hal aneh segera tindak lanjuti,” ujarnya.
Dia menjelaskan memang kerusuhan Port Moresby tidak sampai dengan wilayah kerja Lantamal X Jayapura namun perlu dilakukan antisipasi sehingga akan pihaknya akan terus memantau juga perkembangan di wilayah sebelah.
“Kami telah mengerahkan tiga kapal patroli yakni Kapal KAL Python, KAL Kalahay dan KAL Lakahia,” katanya lagi.
Dia menambahkan selain itu untuk radar tersebut dibangun di Pos TNI Angkatan Laut Skouw Sae, Distrik Muara Tami, sehingga mempermudah memantau perairan RI-PNG.
TNI AD Perketat Jaga Perbatasan RI-PNG
Sebelumnya, Pangkogabwilhan III Letjen TNI Richard T.H.Tampubolon meminta prajurit satuan penugasan khusus yang tergabung dalam satgas pengamanan RI-PNG agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan di perbatasan, pasca-kerusuhan di PNG.
"Peningkatan kewaspadaan perlu dilakukan untuk mengantisipasi dampak kerusuhan yang terjadi di Papua Nugini (PNG), beberapa waktu lalu," kata Pangkogabwilhan III Letjen TNI Richard Tampubolon dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (13/1/2024).
Dia mengakui dirinya sudah meminta agar batalyon yang bertugas di perbatasan RI-PNG, selain waspada, juga meningkatkan pertahanan dan keamanan.
Dengan terjadinya kerusuhan di PNG, kata Pangkogabwilhan III Letjen TNI Richard Tampubolon,
tidak menutup kemungkinan akan berpengaruh terhadap situasi pertahanan dan keamanan di perbatasan RI-PNG.
“Kerusuhan yang terjadi di PNG perlu kita antisipasi, jangan sampai berimbas dan mengganggu situasi keamanan di perbatasan, prajurit yang jaga di perbatasan ini harus lebih waspada, terkait lintas negara, eksodus masyarakat PNG, penyelundupan senjata api, penyelundupan narkoba maupun tindak ilegal lainnya,” katanya.
Kondisi Terkini Papua Nugini: Medsos Diawasi Ketat
Perdana Menteri Papua Nugini James Marape sempat mengumumkan Papua Nugini keadaan darurat selama 14 hari pada Kamis (11/1/2024) malam lalu.
Ia juga memberhentikan beberapa pejabat dan menempatkan lebih dari 1.000 tentara dalam keadaan siaga, setelah protes polisi dan sektor publik mengenai kekurangan pembayaran gaji pada hari Rabu berubah menjadi kerusuhan dan penjarahan yang menewaskan sedikitnya 20 orang.
Di sisi lain, pemimpin oposisi Papua Nugini Joseph Lelang menyebut demonstrasi dan penjarahan ini sebenarnya dipicu ketidakpuasan masyarakat, akibat tingginya biaya hidup dan angka pengangguran di ibu kota PNG, Port Moresby.
Dilansir dari Post Courier, media lokal PNG, Menteri Teknologi Informasi dan Komunikasi Papua Nugini (PNG) Timothy Masiu mengumumkan tindakan yang ketat untuk mengontrol media sosial di negara itu dalam kurun waktu 10 hari selama Status Keadaan Darurat diberlakukan.
Apabila ditemukan bukti yang cukup, siapa pun yang menyebarkan hoaks, disinformasi dan misinformasi akan ditutup akun media sosialnya dan ditangkap sesuai peraturan perundangan.
Sebelum aksi kerusuhan, Masiu menjelaskan ada bukti cukup signifikan bahwa ada penyebaran berita bohong yang memicu kericuhan beberapa hari lalu sehingga berujung pada pembakaran dan penjarahan.
"Saya telah menginstruksikan kementerian dan jajaran saya untuk memperkuat monitoring dan melaporkan penyalahgunaan medsos ke unit siber polisi untuk mulai menginvestigasi dan mengambil tindakan yang diperlukan dan menurunkan konten atau menutup website," ujar Masiu.
Menurut CNN, di lain pihak, terkait kerusuhan di Papua Nugini, mantan anggota parlemen Chiave, James Nomane justru meminta PM Papua Nugini James Marape untuk menyerahkan jabatannya.
"James Marape harus mengundurkan diri. Krisis ini merupakan kombinasi dan gelombang besar permusuhan rakyat kita dalam pelayanan publik, yang berasal dari kesalahan manajemen ekonomi," ungkap Nomane.
"Perdana Menteri, Bendahara, Kepala Kepolisian 100 persen bersalah. Segalanya hanya akan menjadi lebih buruk kecuali kita menghentikan kebusukan ini," kata dia.
