tirto.id - Usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan penyimpangan dana Apel dan Kemah Kebangsaan Pemuda Islam Indonesia, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan soal undangan diskusi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi terkait acara kemah kebangsaan itu.
“Sekitar September 2017, Menpora menelepon saya, kemudian mengundang untuk diskusi di rumahnya. Ternyata di rumah Menpora, sudah ada Gus Yaqut, (Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor). Di situ kami berdiskusi,” kata dia di Polda Metro Jaya, Jumat (23/11/2018).
Menpora, lanjut dia, menyampaikan kekhawatirannya terkait potensi konflik horizontal karena isu anti-Pancasila, intoleransi anti toleransi, tudingan pemerintahan Jokowi anti-Islam, serta isu pemerintah mengkriminalisasi para ulama. Lantas, Menpora meminta kepada kedua pihak itu untuk meredam isu-isu tersebut.
“Bagaimana caranya supaya kemudian suasana menjadi lebih kondusif? Salah satu upaya yang ingin beliau lakukan adalah mempersatukan secara simbolis antara GP Ansor dengan Pemuda Muhammadiyah,” jelas Dahnil.
Ketika itu, Imam Nahrawi menawarkan dan mengajak kedua kubu untuk membuat acara bersama yang difasilitasi Kemenpora. Namun, tambah Dahnil, ia tidak langsung menyetujui ajakan tersebut lantaran harus berkonsultasi dengan jajarannya.
“Sebab Pemuda Muhammadiyah itu memiliki keputusan yang bersifat kolektif dan kolegial,” ungkap Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ini.
Dahnil menjawab tantangan tersebut pada Oktober. Hasil rapat jajarannya memutuskan untuk menerima ajakan Menpora dengan dalil membantu pemerintah. Para petinggi Muhammadiyah pun mendukung gagasan tersebut untuk menciptakan situasi kondusif di masyarakat. “Supaya Pemuda Muhammadiyah tidak dianggap terlalu kritis, tidak anti-Jokowi,” kata dia.
Petinggi Muhammadiyah Ingatkan Agar Berhati-hati
Dahnil menyatakan, dalam proses pengambilan keputusan-keputusan itu, petinggi Muhammadiyah memintanya agar waspada. “Kata bapak-bapak Muhammadiyah, yang disampaikan juga oleh Pak Haedar (Ketum PP Muhammadiyah) untuk berhati-hati dan waspada. Khawatir kami ‘dikerjai’,” ucap dia.
Persetujuan itu membuat Dahnil tidak bisa terlibat acara itu secara langsung. Sebab, Daniel menuturkan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, yang bisa ikut serta ialah orang yang berusia 16-30 tahun. Tahun lalu, usia dia sudah 35 tahun.
Kemudian, pihaknya kembali mengadakan rapat internal yang menunjuk Ahmad Fanani sebagai ketua panitia acara tersebut. “Pemuda Muhammadiyah menunjuk Ahmad Fanani sebagai personal in charge untuk panitia bersama dengan GP Ansor dan Kemenpora,” ucap Dahnil.
Saat itu, Pemuda Muhammadiyah mengajukan pengajian akbar sebagai salah satu kegiatan yang juga melibatkan GP Ansor. Kemudian, Fanani memberikan proposal kepada Kemenpora. “Pemuda Muhammadiyah diberikan fasilitasi untuk memobilisasi peserta, sekitar Rp2 miliar. Sedangkan GP Ansor Rp3,5 miliar,” jelas Dahnil.
Dahnil pun menyesal, sebab, pada akhirnya ia dituduh melakukan korupsi terhadap dana tersebut. Padahal, kata dia, organisasinya benar-benar berniat membantu pemerintah menciptakan suasana kondusif.
“Sejak awal komitmen kami ingin membantu pemerintah agar meredam konflik horizontal. Ternyata kami dituduh macam-macam,” tutur Dahnil. Ia kembali menegaskan bahwa acara ini merupakan inisiatif Kemenpora.
Acara yang bertema ‘Pemuda Hebat Jaga Bumi’ ini diikuti sekitar 20 ribu dari Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (Kokam), GP Ansor, Barisan Ansor Serbaguna Nahdlatul Ulama (Banser NU) dan organisasi kepemudaan lainnya. Kegiatan itu berlangsung pada 16-17 Desember 2017 di area Candi Prambanan, Yogyakarta.
Penulis: Adi Briantika
Editor: Alexander Haryanto
