tirto.id - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meminta Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Dalam rapat BKPM bersama pemerintah daerah, kata Bahlil, banyak perwakilan Dinas PMPTSP yang mengeluhkan minimnya dukungan pemerintah pusat untuk mendorong investasi.
“Mereka ini merasa seperti anak tiri di bangsa ini. Kenapa anak tiri? Dinas lain, departemen lain ada DAK-nya untuk kabupaten kota. DPMPTSP yang tugasnya berat, menyelesaikan investasi mengurus izin itu enggak pernah ada DAK-nya,” ucap Bahlil saat pembukaan Rakornas investasi 2020 di Ritz Carlton Pacific Place, Kamis (20/2/2020).
Aspirasi dari para kepala DInas PMPTSP itu juga langsung ia sampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang juga hadir di lokasi. Ia pun berharap permintaan pemerintah daerah ini bisa diakomodir oleh bendahara negara.
“Begitu saya menyampaikan tidak ada dana DAK-nya Ibu Menkeu Sri Mulyani langsung ketawa tersipu-sipu di atas. Mudah-mudahan ada kabar baik untuk teman-teman,” ucap Bahlil.
BKPM, lanjut mantan Ketua Umum BPP HIPMI itu, sebenarnya sudah berupaya memberikan dana dekonsentrasi yang masuk anggaran lembaganya. Uang itu disalurkan kepada Dinas PMPTSP di sejumlah provinsi yang membutuhkan.
Namun, menurutnya, mereka layak mendapat tambahan anggaran dalam bentuk DAK. Hal ini mengingat 76 persen pendapatan negara diperoleh dari PPh badan sehingga DPMPTSP dinilai perlu diperkuat karena menggerakan kehadiran perusahaan dan investor.
“Mohon maaf gubernur bupati walikota mereka (DPMPTSP) selalu dijadikan dinas kelas tiga bukan dinas kelas satu padahal arah kebijakan presiden ini investasi,” tandas Bahlil.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Hendra Friana
