tirto.id - Hitungan cepat yerel seçim (Pilkada) Turki yang berlangsung serentak pada 31 Maret 2019 sudah mendedahkan hasil yang sangat mengejutkan. Pertarungan Islamis vs Sekuler kembali bisa dilihat dengan kasat mata, yang pada yerel seçim kali ini berada dalam dua aliansi: Koalisi Kebangsaan (Cumhur Ittifaki) vs Koalisi Kerakyatan (Millet Ittifaki).
Cumhur Ittifaki diisi oleh Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP), partai penguasa berhaluan Islamis pimpinan Presiden Recep Tayyip Erdogan, dan Partai Gerakan Nasionalis (MHP). Sementara di Millet Ittifaki terkumpul dua partai Kiri-Sekuler: Partai Rakyat Republik (CHP) dan Partai Baik (IP). Dua koalisi ini sebenarnya sudah terbentuk sejak Pemilu Presiden Juni 2018 dan masih berlanjut hingga kali ini.
Menurut hitungan cepat versi secim.haberler.com dengan suara yang sudah masuk 100 persen, CHP mencatatkan keberhasilan memenangi dua kota besar di Turki, yaitu Ankara dan Istanbul. Di Ankara, calon untuk wali kota dari CHP Mansur Yavas mendapatkan 50,90% suara melewati pesaing utamanya dari AKP Mehmet Ozhaseki (47,06%).
Sementara di Istanbul, Ekrem Imamoglu (mantan bupati Beylikdüzü, daerah Istanbul 2014-2019) mendapatkan 48,79% (total suara 4.169.987), mengalahkan Perdana Menteri nonakif Binali Yildirim di peringkat kedua dengan 48,51% suara (total jumlah suara 4.146.042). Ekrem Imamoglu digadang-gadang akan menjadi penantang terkuat Presiden Tayyip Erdogan pada pemilihan presiden pada 2023.
Terlepas dari kontroversi yang masih terus bergejolak di Istanbul, CHP boleh berbangga diri karena berhasil menggembosi suara AKP di beberapa daerah lain. Partai politik bentukan Bapak Republik Turki Mustafa Kemal Ataturk ini memenangkan kursi kepala daerah di provinsi-provinsi dan kabupaten-kabupaten, yang pada periode sebelumnya dikuasai oleh partai lain (mayoritas dikuasai koalisi Millet Ittifaki), misalnya Adana dengan kemenangan 53% suara, Mersin (45%), Antalya (50%), Kirsehir (44%), Bolu (52%), Bilecik (50%), Ardahan (50%), dan Artvin (50%). Secara keseluruhan, Partai Rakyat Republik (CHP) menang di 10 Büyükşehir (kota besar), 10 provinsi, dan 192 kabupaten.
Kemenangan yang diraih oleh CHP di beberapa daerah itu menjadi indikator penting tentang bagaimana rakyat menginginkan perubahan.
Saya melihat ada faktor kelelahan terhadap pemerintahan Partai Keadlan dan Pembangunan (AKP) yang kerap kali menunjukkan wajah monoton dan agresif melawan kritik dari rakyatnya sendiri. AKP dan Erdogan bukan hanya menghadapi kelompok oposisi secara struktural seperti partai politik maupun organisasi sosial kemasyarakatan lain. Lebih krusial lagi, AKP dan Presiden Erdogan harus menghadapi rakyat yang secara sporadis menjadi oposisi atas tindak kesewenang-wenangan dalam membungkam kritik demi mengontrol pemerintahan.
Contoh-contoh seperti penangkapan terhadap anak SMA yang melakukan kritik terhadap Erdogan di beberapa daerah sejak 2013 menjadi catatan penting yang harus menjadi refleksi untuk menunjukkan muka humanis yang merangkul.
Selain itu, sikap tanpa kompromi terhadap mereka yang berafiliasi dengan Jamaah Gulen (Hizmet) adalah kebijakan “jalan mundur” AKP dan Erdogan. Saya tidak akan masuk ke tuduhan soal keterlibatan mereka dalam percobaan kudeta tahun 2016. Tetapi, menyapih habis mereka yang hanya menjadi jamaah biasa dari seorang imam bernama Fetulllah Gulen adalah persoalan serius yang ongkosnya harus diterima pemerintahan Erdogan.
Banyak dari mereka secara jaringan struktural tidak terlibat, selain hanya untuk mengaji atau mendapatkan pencerahan tentang Islam, yang cukup sulit di tengah kebijakan kultur sekuler.
“Jalan mundur” itu kini harus ditanggung oleh AKP. Kekalahan di beberapa daerah harus diakui karena faktor suara jamaah, baik mereka yang pernah ditangkap dan berurusan dengan pengadilan maupun mereka yang tidak berafiliasi dengan jamaah tetapi lelah melihat cara-cara pembungkaman masif yang dilakukan aparatur negara di bawah pemerintahan AKP.
Saya tidak terkejut dengan merosotnya suara AKP pada pemilu daerah kali ini. Ada banyak faktor yang akhirnya mengantarkan AKP ke gerbang akhir era di Turki—jika boleh ditengarai begitu.
Pembangunan infrastruktur fisik, yang sudah menjadi bagian dari pelayanan AKP selama memerintah nyaris dua dekade, tidak mampu menundukkan hasrat perubahan yang dikandung oleh banyak rakyat Turki. Perubahan untuk merasakan atmosfer baru di ranah elite dan pemerintahan (dalam konteks ini adalah pemerintahan daerah) adalah kata kunci yang dimanfaatkan oleh lawan-lawan AKP untuk merebut suara.
Tengok, misalnya, kampanye Ekrem Imamoglu dengan kata kunci “Bizim masamız ortak olacak (pemerintahan kita akan berjalan bersama)” yang menurutnya selama dua dedade sangat sulit terjadi di Istanbul.
Selain itu, Imamoglu menampilkan wajah segar dengan sederet tawaran tentang harga-harga (pasar) murah, digitaliasi birokrasi dan penambahan fasilitas umum seperti daycare, yang merebut pemilih Milineal yang secara pragmatis mengedepankan kemudahan akses ketimbang ideologis.
Ketidakpastian ekonomi, harga-harga yang tinggi dan melemahnya nilai tukar Lira, dimanfaatkan oleh lawan-lawan AKP untuk mendulang suara. Sementara di waktu yang sama, calon-calon AKP dan para elitenya masih terpaku dengan kampanye model lama—seperti terjadi sejak 2011—dengan menonjolkan bangunan fisik dan infrastruktur publik yang telah dibangunnya.
Pengemasan dan cara kampanye klasik dan statis ini saya kira menjadi faktor minimnya minat rakyat, khususnya Milineal, memilih calon-calon kepala daerah dari AKP.
AKP dan Erdogan Bukan Model Kita
Sebagian kelompok di Indonesia menempatkan AKP dan Erdogan sebagai model yang harus ditiru dan, dalam banyak opini, justru terang-terangan untuk menjiplak templat Turki di Indonesia.
Saya melihat gelombang ini sejak 2011 dan semakin membesar hingga sekarang. Dari banyak kasus yang saya temukan, mereka sebenarnya tidak paham sejarah dan konteks pertarungan politik Turki hingga ke struktur kesadaran masyarakatnya. Yang mereka lihat adalah hasil framing media dengan pelbagai distorsi, yang kemudian dijadikan sumber pengetahuan.
Gelombang masif seperti itu dimanfaatkan oleh beberapa kelompok politik Islamis yang mengaitkan diri “seideologi” dengan AKP. Selain itu, ada kelompok pro-HTI yang mengambil model Turki di bawah AKP untuk kepentingan klaim dan legitimasi demi merebut pengaruh di Indonesia.
Dalam konteks demokrasi, Turki di bawah AKP bukan model yang bagus bagi kita. Serentetan bukti berupa pembungkaman dan pemenjaraan mulai dari aktivis, jurnalis, akademisi, hingga rakyat kecil pun menunjukkan potret buram yang mengarah kepada jalan otoritanisme. Indonesia sudah mengalami masa otoriter di bawah Orde Baru dan langkah demokratisasi sejak Reformasi harus kita kawal agar partisipasi civil society dan rakyat secara umum tetap mewarnai proses demokrasi di negeri ini.
Saya bisa merasakan bagaimana monotonnya kehidupan rakyat Turki ketika ruang-ruang publik seperti media massa dikontrol ketat oleh pemerintah, sebagian ada yang diambil alih dan ditutup, dan media utama seperti kanal TRT (seperti TVRI) tidak memberikan ruang bagi opisisi, bahkan sekalipun aliansi yang dibangun oleh rakyatnya sendiri.
Di tengah keserbadigdayaan ini, persoalan ekonomi menjadi problem utama di Turki dalam dua tahun terakhir. Harga-harga yang semakin melambung membuat rakyat mempertimbangkan ulang arah dan masa depan berbangsa dan bernegara.
Akhirnya, harus diakui bahwa yerel seçim kali ini menjadi kartu kuning bagi AKP yang sekaligus warning serius. Terlepas dari kepentingan perdebatan ideologis, hasil ini harus dimaknai sebagai langkah awal "perang pengaruh" yang dimulai dalam pemilu lokal.
Selanjutnya, mereka akan bekerja dan rakyat Turki bisa melihat kinerja mereka sebelum dites kembali dalam pemilu nasional, empat tahun ke depan. Kemenangan Partai Rakyat Republik (CHP) di banyak daerah, saya kira, penting bagi rakyat Turki untuk menguji keterbukaan dan kompetisi kinerja bagi masing-masing pemerintahan daerah.
Artinya, AKP sudah semakin mempunyai banyak kompetitor di ranah pemerintahan, yang memaksanya harus semakin baik ke depan agar suaranya tidak semakin hilang. Pada waktu bersamaan, CHP dan aliansinya juga akan menjalani tes publik lewat kebijakan dan kinerja mereka.
*) Isi artikel ini menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.
