tirto.id - Mantan Ketua Umum Partai Golkar yang juga Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menegaskan bahwa Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar yang rencananya akan digelar pada Apri 2016 mendatang harus berlangsung bersih. JK tidak ingin ada praktek politik uang di Munaslub nanti.
"Tidak boleh (politik uang), dan itu tidak meyakinkan, meski diberi uang belum tentu dia juga pilih," tukas Jusuf Kalla di Jakarta, Senin (29/2/2016).
Meskipun begitu, Jusuf Kalla menganggap wajar jika para peserta Munaslub diberi uang untuk akomodasi, misalnya ongkos jalan, uang untuk menginap di hotel selama penyelenggaraan Munaslub, uang makan, dan sejenisnya. Yang ditentang oleh JK adalah uang yang digunakan untuk kepentingan politik di Munaslub nanti.
"Jadi tergantung yang dimaksud politik uang itu seperti apa, kalau hanya untuk ongkos jalan, ongkos hotel, itu biasa saja. Semua partai saya kira sebagian besar melakukan itu. Cuma kalau menyogok itu jangan dilakukan," tandas JK.
Terkait harapan bersihnya penyelenggaraan Munaslub nanti, sebelumnya Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional (Munas) Jakarta, Priyo Budi Santoso, mengajak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk turut terlibat.
Priyo Budi Santoso menginginkan agar Munaslub Golkar nanti berjalan dengan bersih dan transparan, bebas dari praktik suap atau politik uang. Hal tersebut, lanjut mantan Ketua organisasi kemasyarakatan Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) ini, sesuai dengan hasil rapat pleno Partai Golkar yang telah disepakati sebelumnya.
“KPK dan Polri dapat berperan besar memantau pelaksanaan Munaslub sehingga dapat berjalan bersih dan transparan,” kata Priyo Budi Santoso di Jakarta beberapa waktu lalu.
“Kami membuka diri untuk diawasi. Jika ada yang tampil super wah, maka penegak hukum dapat menggunakan kewenangannya,” imbuhnya.
