tirto.id - Presiden Joko Widodo mengawali hari kedua kunjungan kerjanya di Jawa Barat dengan berdiskusi dengan para santri dan alumni Pondok Pesantren Miftahul Huda di Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya, Sabtu (10/6/2017).
Pemimpin Pondok Pesantran Miftahul Huda KH Asep Maosul Affandi menyambut kedatangan Presiden Jokowi, yang tiba di pesantren itu pukul 09.10 WIB.
Kepala Negara menjelaskan rencana pemerintah melakukan redistribusi aset ke koperasi dan pondok pesantren. Sebelumnya redistribusi aset ini sudah dibagikan kepada institusi besar namun tidak produktif.
"Ini bukan bagi-bagi tanah, bukan bagi-bagi aset, bukan bagi-bagi lahan. Tetapi harus memiliki sebuah proposal bagaimana mengelola lahan, yaitu dipakai untuk apa, kemudian kalau sudah ditanami, nanti kalau sudah panen, panennya akan menjual kemana. Ini harus detail dan rinci seperti itu yang kita inginkan," katanya.
Dari Pondok Pesantren Miftahul Huda, Presiden akan melanjutkan kunjungan kerja ke Kabupaten Ciamis, antara lain untuk membagikan Kartu Indonesia Pintar serta Pemberian Makanan Tambahan dan melawat ke Pondok Pesantren Darussalam.
Dalam sambutannya, Presiden menjelaskan bahwa Indonesia memiliki 17 ribu pulau, 516 kabupaten kota, 34 provinsi, serta 714 suku dan 1.100 bahasa daerah, dan menekankan pentingnya menjaga persatuan dalam kondisi yang sangat beragam seperti itu.
"Akan menjadi sebuah kekuatan, akan menjadi sebuah potensi keberagaman apabila kita bisa menyatukan, apabila kita bisa menyatukan dalam bingkai NKRI untuk bersaing dengan negara-negara lain, untuk berkompetisi dengan negara lain," katanya.
Pada kunjungan kerja di Tasikmalaya, Presiden Joko Widodo juga membagikan 2.553 sertifikat lahan dan tanah kepada warga Jawa Barat di Tasikmalaya sebagai bagian dari program reforma agraria pemerintah pada Jumat (9/6/2017).
Ia mengatakan di seluruh Indonesia ada 126 juta bidang tanah yang harus disertifikasi tapi baru 46 juta bidang tanah yang sertifikatnya sudah diterbitkan.
"Oleh sebab itu saya perintahkan kepada menteri agar tahun ini minimal lima juta diberikan kepada rakyat, tahun depan tujuh juta, tahun depan sembilan juta supaya masalah sengketa tadi bisa rampung," katanya, seperti diberitakan Antara.
Di Jawa Barat tercatat ada 19 juta bidang tanah/lahan yang harus disertifikasi namun baru enam juta yang mendapat sertifikat.
Penulis: Maya Saputri
Editor: Maya Saputri
