tirto.id - Presiden Joko Widodo mengakui bahwa perizinan adalah salah satu tantangan besar dalam penyelenggaraan event di Indonesia. Dia mencontohkan penyelenggaraan MotoGP yang setidaknya butuh 13 jenis izin dengan dalih surat rekomendasi. Padahal, kegiatan akbar tersebut bisa memberikan dampak ekonomi hingga Rp4,3 triliun dengan menyerap tenaga kerja hingga 8000 orang dan 1000 UMKM.
"Harus punya ini [izin tertentu]. Kalau tidak, izin-izin itu tadi tidak keluar," kata Jokowi dalam sambutannya dalam Peluncuran Digitalisasi Layanan Perizinan Penyelenggaraan Event di Jakarta, Senin (24/6/2024).
Jokowi mengaku bahwa terlampau banyak hal yang mesti diurus untuk mendapatkan izin penyelenggaraan acara di Indonesia. Mulai dari surat rekomendasi atau persetujuan dari desa setempat, asosiasi Ikatan Motor Indonesia (IMI) daerah hingga pusat, rekomendasi kepolisian dari level polsek hingga polda, sampai surat dukungan dinas kebakaran.
Jokowi juga menyebut bahwa promotor acara MotoGP juga diharuskan mengurus pembuatan surat pemberitahuan ke Bea Cukai, surat pemberitahuan ke Kawasan Ekonomi Khusus NTB, hingga izin urusan bea cukai lainnya.
"Kalau saya jadi penyelenggara event itu, lemas dulu sebelum bertanding event-nya. Mungkin masih ada tambahan lagi atau mungkin duit saya sudah habis dulu sebelum event-nya terjadi. Ini fakta karena saya tanya lansung problemnya apa sih," tutur Jokowi.
“Betapa sangat beratnya menjadi penyelenggara event di Indonesia. Padahal, event di Indonesia itu setiap tahun ada 4000 event kurang lebih, sekarang 3.700 event," kata Jokowi.
Oleh karena itu, Jokowi berjanji akan mengejar percepatan izin pelaksanaan event secepatnya. Dia senang bahwa kini prosedur perizinan sudah mulai menggunakan online single submission (OSS). Akan tetapi, Jokowi memastikan masih akan memeriksanya terus.
"Ini sudah saya kejar-kejar lama. Saya sangat mengapresiasi, menghargai, sekarang sudah ada OSS untuk penyelenggaraan event, tapi juga akan saya ikuti terus, akan saya cek terus," kata Jokowi.
Menurut Jokowi, pernah ada sebuah kementerian yang mematikan pelayanan OSS-nya, padahal sudah dibuatkan. Upaya mematikan dilakukan karena tidak diawasi. Hal itu lantas berujung ditangkap penegak hukum.
"Artinya apa? Manual lagi. Artinya ketema-ketemu lagi dan akhirnya ditangkap oleh KPK. Saat itu langsung ditangkap oleh KPK karena saya datang ke sana," kata Jokowi.
Turut hadir dalam acara tersebut Menko Maritim dan Investasi (Marves), Luhut B. Pandjaitan, Menkominfo, Budi Arie Setiadi, Menpora, Dito Ariotedjo, Menteri BUMN, Erick Thohir, Seskab, Pramono Anung, serta sejumlah pimpinan lembaga serta para kapolda se-Indonesia.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
