tirto.id - Presiden Joko Widodo atau yang kerap disapa Jokowi membuka rapat kabinet paripurna di Gedung Utama Kemensetneg Jakarta pada Kamis (7/4/2016).
Dalam rapat yang juga dihadiri Wapres M Jusuf Kalla tersebut, Jokowi berkali-kali mengingatkan kepada para menteri dan kepala lembaga agar mengendalikan anggaran di setiap kementerian atau lembaga yang dipimpin.
"Terkait reformasi perencanaan dan penganggaran, setiap menteri dan kepala lembaga wajib mengendalikan anggaran, jangan sampai diserahkan kepada bawahan," kata Presiden Jokowi.
Jokowi juga meminta para menteri dan kepala lembaga melakukan efisiensi anggaran baik belanja operasional maupun belanja barang.
"Lupakan belanja yang tidak prioritas, misalnya mobil," kata Presiden.
Bukan hanya memperketat anggaran, Presiden Jokowi juga memperketat program-program yang berjalan, dan memprioritaskan program yang memberi manfaat langsung pada rakyat.
"Tidak perlu banyak program, yang penting fokus pada program yang berdampak kepada rakyat, memberikan multiflier efect," katanya.
Dalam rapat tersebut Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla membahas Rencana APBNP 2016, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang, one map policy, dana desa dan kemudahan untuk mulai berusaha.
"Saya sampaikan berulang-ulang bahwa kita fokus pada 3 hal yaitu deregulasi yang harus disederhanakan, penyediaan infrastruktur dan SDM," katanya.
Ia menyebutkan terkait deregulasi semua kementerian harus melakukan penyederhanaan aturan.
"Pangkas semua yang menghambat kecepatan kita dalam bertindak. Ini yang akan mendorong kita dalam dapat berkompetisi dengan dengan negara lain," katanya.
Terkait SDM, Presiden Jokowi mengatakan kecepatan dalam menyiapkan SDM juga akan mempercepat pembangunan nasional.
"Ini perlu kerja sama antarkementerian dan lembaga seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemenristek dan Dikti, Kemenperin. Segera putuskan sehingga bisa langsung action," kata Presiden Jokowi. (ANT)
