tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji akan mempercepat sertifikasi lahan di berbagai daerah dalam rangka menuntaskan reforma agraria serta mengatasi sejumlah persoalan lahan pertanahan nasional.
"Melalui kebijakan pemerataan ekonomi yang berkeadilan, pemerintah melakukan percepatan sertifikasi lahan yang sekarang sudah mencapai 250 ribu bidang," kata Jokowi dalam Pidato Kenegaraan Presiden RI di depan Sidang Bersama DPD RI-DPR RI di Jakarta, Rabu (16/8/2017).
Pemerintah, dikatakan Jokowi juga tengah menjalankan redistribusi tanah untuk masyarakat dan sudah memberikan 707 ribu hektare kawasan hutan kepada masyarakat adat untuk dikelola secara produktif.
Selain itu, Pemerintah juga sedang menjalankan program perhutanan sosial sehingga rakyat di lapisan 40 persen terbawah mendapatkan akses untuk memanfaatkan hutan bagi kesejahteraan mereka.
"Agar bisa menjangkau 40 persen lapisan terbawah, pemerintah melakukan reformasi kebijakan sehingga subsidi betul-betul lebih tepat sasaran," kata Jokowi dikutip dari Antara.
Jokowi melanjutkan, keberpihakan kepada 40 persen lapisan terbawah juga dilakukan melalui penguatan program-program perlindungan sosial dan perluasan cakupan penerima manfaat.
Sebelumnya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menargetkan akan membuat sertifikat seluruh bidang tanah di Indonesia pada tahun 2025.
"Mudah-mudahan pada 2025, seluruh tanah di Indonesia sudah bersertifikat semua dan terdaftar," kata Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, di Denpasar, Jumat (5/8).
Dalam menuntaskan agenda itu, kata Sofyan, pihaknya akan bekerja sama dengan TNI yang memiliki Direktorat Topografi untuk membantu proses pengukuran tanah.
"Petugas ukur sangat membantu dan nanti kami akan kerja sama dengan Panglima TNI untuk membantu pengukuran tanah di seluruh Indonesia," katanya lagi.
Ia melanjutkan, sesuai dengan arahan, maka pihaknya juga akan menurunkan lebih banyak tenaga ukur tanah. "Hari ini kami telah melantik 4.300 juru ukur independen," kata Sofyan Djalil.
Sementara daerah pertama di Indonesia yang akan dituntaskan, kata dia, adalah Bali. "Saya berharap pada tahun 2019, setiap jengkal tanah di Bali sudah bersertifikat ini sesuai instruksi bapak Presiden," katanya.
Penulis: Alexander Haryanto
Editor: Alexander Haryanto
