tirto.id - Bahrain Institute for Rights and Democracy (BIRD) lembaga Hak Asasi Manusia dan demokrasi di Bahrain pada Rabu mengirim petisi kepada presiden badan penyelenggara Formula 1 (FIA) terkait kasus Najah Yusuf.
BIRD menyerukan kepada FIA untuk bertindak dalam kasus pemenjaraan aktivis Bahrain Najah Yusuf sejak April 2017 lalu setelah mengritik pelaksanaan Grand Prix Bahrain dan rezim pemerintah di Facebook. Yusuf ikut dalam gelombang protes atas penahanan aktivis yang meminta pembatalan GP Bahrain.
BIRD merupakan salah satu dari 15 lembaga Hak Asasi Manusia yang mengirim petisi kepada presiden FIA. Petisi ini merupakan bagian untuk mendesak Formula 1 agar bertindak atas kasus yang menjerat Najah Yusuf.
Sebaliknya, pemerintah Bahrain beralasan, Yusuf dipenjara karena "mempromosikan dan mendorong orang untuk menggulingkan sistem politik dan sosial".
Sementara itu, Sayed Ahmed Alwadaei, direktur advokasi di BIRD, berbasis di London, bersikeras bahwa pemenjaraan aktivis penentang F1 itu tak cukup beralasan.
"Dalam pengalaman kami, saluran pribadi [postingan Facebook] saja tidak pernah membawa hasil yang substansial," kata dia seperti dikutip The Guardian.
Selain Najah Yusuf aktivis lain Nabeel Rajab juga ditangkap pada 2015 lalu. Pada tahun itu, putranya, Adam, mengatakan bagaimana penumpasan itu terjadi di sekitar akhir pekan balapan.
Direktur kampanye Amnesty International untuk Timur Tengah, Samah Hadid, mengatakan, "Di bawah kemewahan F1, ada sisi yang jauh lebih menyeramkan di Bahrain, [yang] menggambarkan negara itu sebagai negara yang sangat represif di mana siapa pun yang kritis terhadap pemerintah dapat dipenjara hanya karena memposting Tweet."
Pada Rabu pekan ini, rekan Demokrat Liberal Lord Scriven meminta F1 untuk memenuhi janjinya untuk mengadakan penyelidikan terhadap kasus Yusuf dengan mengunjunginya di penjara.
F1 menyatakan tidak akan memenuhi permintaan tersebut dan memilih untuk "tidak berkomentar lebih lanjut secara terbuka".
Editor: Agung DH
