tirto.id - Pemerintah Indonesia menawarkan negara Group 20 (G20), selaku pelaku ekonomi besar dunia untuk berpartisipasi di Indonesia, terutama pada bentuk kerja sama yang selama ini sudah diinisiasi di Level Kementerian Keuangan di forum G20, yakni mencegah erosi perpajakan di masing-masing negara.
Presiden, di hadapan peserta Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 memaparkan perekonomian Indonesia saat ini dari sisi pengelolaan ekonomi sesuai dengan tema besar G20 yaitu memicu sisi permintaan, dengan melakukan fokus belanja di bidang infrastruktur, melindungi masyarakat miskin, serta memobilisasi swasta untuk ikut berpartisipasi.
“Ini adalah pesan-pesan yang penting bagi Bapak Presiden. Bapak Presiden bukan hanya menjelaskan tapi juga menawarkan negara G20 yang lain selaku pelaku ekonomi besar dunia untuk bisa berpartisipasi di Indonesia dan sekaligus untuk bisa bekerjasama,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati di Hangzhou, RRT, Senin (5/9/2016).
Dari sisi perpajakan, jelas Menkeu, ini adalah bentuk kerja sama dari seluruh kelompok negara G20 terutama di level tingkat Menteri Keuangan untuk mengupayakan penghindaran dari erosi pajak dan pertukaran informasi, sehingga semua negara mempunyai kemampuan fiskal yang cukup untuk melakukan tugasnya, yaitu mengelola sisi permintaan atau demand side, dan terus melakukan upaya informasi di sektor supply atau produksinya.
Menurut Menkeu, bagian pertama dari joint communique itu akan membahas mengenai bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, lebih berkualitas, dan lebih inklusif.
Oleh karena itu, lanjut Menkeu, communique pada bagian pertama akan memfokuskan pada hal-hal apa yang mesti dilakukan, instrumen apakah dari sisi makro yaitu moneter fiskal ataupun dari sisi struktural yaitu melakukan reformasi di berbagai hal di lingkungan terutama tuan rumah RRT.
“Mereka sangat fokus melakukan nilai tambah dan inovasi supply-nya atau inovasinya harus meningkat, agar mereka bisa menjaga pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi bagi perekonomian RRT,” papar Sri Mulyani.
Ia menyebutkan, hal itu menjadi suatu topik yang sangat dominan di dalam pembahasan. Bahkan hampir semua pemimpin negara merasa concern mengenai kerja sama ini harus kredibel, harus bisa menyampaikan hal-hal yang bisa menciptakan kepercayaan dari masyarakatnya maupun dari dunia, sekaligus juga bisa memberikan harapan bahwa kerja sama ekonomi ini bisa meningkatkan kesejahteraan terutama pada kelompok pekerja dan masyarakat kelas bawah.
Menurut Menkeu, hampir semua negara akan melaksanakan pemilu, di antaranya, Perancis, Jerman, Amerika Serikat. Pemerintah negara-negara tersebut merasakan rakyatnya tidak puas dengan globalisasi yang dianggap sangat tidak inklusif dan tidak bisa menciptakan kesejahteraan pada kelompok pekerja dan masyarakat kelas bawah.
“Ini merupakan tantangan bagi para pemimpin politik dan oleh karena itu pemikirannya adalah bagaimana caranya menciptakan suatu dorongan ekonomi dengan inovasi dan bagaimana menciptakan kebijakan fiskal maupun struktural yang mampu menyentuh pada kelompok masyarakat bawah. Itu adalah suatu bagian communique yang pertama,” jelas Sri Mulyani
Penulis: Mutaya Saroh
Editor: Mutaya Saroh
