tirto.id - Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari menyarankan, jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) hendak melakukan perombakan kabinet (reshuffle) dalam waktu dekat ini, maka sebaiknya pergantian dilakukan pada menteri-menteri yang tidak sesuai dengan Nawacita.
"Menteri-menteri [yang diganti] yang tidak menunjukkan kinerja baik dan tidak sesuai dengan Nawacita,” katanya di Jakarta, Selasa (12/4/2016).
Meskipun demikian, kata Qodari, keputusan reshuffle sepenuhnya memang hak prerogatif Presiden, tetapi unsur politik di dalam perombakan tersebut tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, keputusannya bisa berubah setiap saat sebelum Presiden mengumumkannya secara resmi.
Menurut Qodari, ada banyak faktor yang menyebabkan Presiden perlu melakukan perombakan, salah satunya dapat dilihat dari Kabinet Kerja yang memang belum menunjukkan format ideal sejak dari awal.
"Artinya apa yang diinginkan Presiden tetapi belum masuk dan yang tidak diinginkan malah masuk. Baru kinerja menko saja yang sudah cukup sesuai keinginan Presiden,"katanya.
Qodari mengatakan, pada perombakan kabinet jilid pertama, ada tiga Menteri Koordinator (Menko) yang berubah yakni Menko Polhukam, Menko Ekonomi dan Menko Kemaritiman serta menyisakan hanya satu menko yang tidak diganti, yaitu Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.
Qodari menilai bahwa ketiga menko yang baru tersebut sudah menunjukkan kinerja yang baik.
"Pak Luhut misalnya, sudah tampil dengan performa yang baik di tengah-tengah kabinet maupun di depan publik ketika ada gejolak horizontal. Pak Rizal juga sudah tampil dengan sangat terbuka, semua orang bisa melihat apa yang sedang dikerjakan di banding Menko Maritim yang lalu, yang nampak lebih diam. Begitu juga halnya dengan Pak Darmin yang cukup berhasil dalam mengelola pasar," kata Qodari. (ANT)
