tirto.id - Dana Moneter Internasional (IMF) menilai, perekonomian Indonesia terus membaik, seiring dengan dukungan kebijakan-kebijakan makroekonomi dan reformasi struktural. Pemerintah Indonesia dinilai berhasil mengendalikan arus perubahan perekonomian global. Hal ini dibuktikan dengan menurunnya inflasi secara signifikan.
Pernyataan tersebut diungkapkan tim IMF yang dipimpin Luis E. Breuer saat berkunjung ke Indonesia pada pada 7 – 18 November kemarin. Dalam kunjungan tersebut, mereka bertukar pikiran dengan para pejabat di Indonesia, Bank Indonesia, lembaga publik lainnya, serta perwakilan dari sektor swasta, akademisi, dan mahasiswa tentang perkembangan ekonomi dan pasar keuangan terakhir, serta prospek jangka pendek dan menengah.
Dalam siaran pers, Jumat (25/11/2016), Breuer menyampaikan, pertumbuhan pada tahun 2016 diproyeksikan sebesar 5 persen dan akan terus tumbuh pada 2017 sebesar 5,1 persen karena didorong oleh konsumsi swasta dan pertumbuhan investasi swasta.
Sementara inflasi diproyeksikan naik dari sekitar 3,3 persen pada akhir 2016, dan meningkat sedikit pada akhir 2017, dipicu oleh pengurangan subsidi listrik, namun tetap dalam kisaran target resmi (3%-5%). Sedangkan defisit transaksi berjalan diproyeksikan naik dari sekitar 2 persen dari PDB pada tahun 2016 menjadi sekitar 2,3 persen pada 2017, karena naiknya investasi tetap dan impor.
Namun IMF memberikan catatan, proyeksi bisa saja berubah karena ketidakpastian kebijakan pemerintahan Amerika Serikat berikutnya, kondisi keuangan global, serta pertumbuhan yang lambat dai proyeksi ekonomi Cina. Sementara di dalam negeri, Indonesia kemungkinan risiko yang harus dihadapi antara lain cadangan fiskal yang lebih kecil, rendahnya penerimaan pajak, serta suku bunga domestik yang lebih tinggi.
Pemerintah telah memulai konsolidasi fiskal secara bertahap. Pada revisi 2016, rencana fiskal yang disetujui oleh Kabinet pada bulan Agustus menggabungkan proyeksi pendapatan dan komitmen belanja, serta melindungi prioritas pemerintah. Meskipun demikian, pendapatan pajak yang lemah terus membatasi belanja.
Pada anggaran 2017, pemerintah kembali membuat cadangan fiskal dengan menargetkan defisit yang lebih rendah (2,4 persen dari PDB). Tim menyambut anggaran berencana untuk memperluas basis wajib pajak, meningkatkan penargetan subsidi, meningkatkan transfer ke pemerintah daerah, dan memastikan pembiayaan untuk investasi publik dan program-program sosial.
Selain itu, pemerintah juga berencana untuk meng-upgrade undang-undang pajak utama di 2017. Pengeluaran yang sedang berlangsung di bidang pertanian, kesehatan, dan pendidikan diharapkan meningkatkan efisiensi belanja. Pelaksanaan tindakan ini akan memperkuat kerangka fiskal jangka menengah dan berkontribusi pada pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas dan infrastruktur yang lebih baik.
Penulis: Abdul Aziz
Editor: Abdul Aziz
