tirto.id - Wakapolri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto mengatakan telah melakukan rapat perihal rencana pemindahan ibu kota ke sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
"Kami sudah rapat untuk pemindahan satuan kerja mana yang akan digeser dan yang tetap di sini," ucap dia di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (27/8/2019).
Mabes Polri, lanjut dia, juga akan berpindah ke ibu kota baru. "Pemerintahan pusat kegiatan administrasi kepolisian khususnya tentang strategi dan kebijakan, pasti bergeser semua ke sana. Untuk pelayanan tetap sama seperti Polda, hanya Mabes Polri saja [yang turut pindah]," ucap Ari Dono.
Berkaitan dengan lalu lintas DKI Jakarta yang disinyalir jadi salah satu penyebab kepindahan, Ari Dono menyatakan secara simultan akan diatur. Kemarin, Presiden Jokowi resmi mengumumkan lokasi persis ibu kota baru Indonesia yang akan menggantikan Jakarta.
Ada lima alasan kenapa dua tempat itu yang dipilih. Pertama, kata Jokowi, "risiko bencana minimal, baik banjir, gempa, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi, dan tanah longsor."
Kedua, "lokasi strategis, ada di tengah-tengah Indonesia." Secara geografis, jarak rata-rata Kalimantan Timur ke seluruh Provinsi di Indonesia memang cukup pendek, yakni 893 km--terpendek kedua di antara lima calon ibu kota lainnya, atau di bawah Kalimantan Tengah yang jarak rata-rata ke seluruh provinsinya sejauh 792 km.
Ketiga, kabupaten itu ada "di dekat perkotaan yang sudah berkembang: Balikpapan dan Samarinda." Keempat, kata Jokowi, "infrastruktur yang relatif lengkap." Dan terakhir di dua tempat itu "tersedia lahan yang sudah dikuasai pemerintah, seluas 180 ribu hektare."
Pembangunan akan dilakukan bersama swasta. Untuk APBN hanya menyumbang 19 persen dari total biaya yang dibutuhkan. Bagaimana dengan Jakarta? Jokowi memastikan, "Jakarta akan tetap jadi pusat bisnis, perdagangan yang berskala global."
Penulis: Adi Briantika
Editor: Maya Saputri
