Menuju konten utama

Hari Pertama Pendaftaran CPNS Kemenkumham & MA Capai 74 Ribu

Di hari pertama pendaftaran CPNS, jumlah pendaftar mencapai 74 ribu.

Hari Pertama Pendaftaran CPNS Kemenkumham & MA Capai 74 Ribu
Sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI Jakarta memeriksa dokumen di Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Jakarta, Senin (27/3). Berdasarkan data laporan absensi Badan Kepegawaian Daerah (BKD), jumlah PNS yang tidak hadir tanpa keterangan pada hari 'terjepit' libur antara Minggu dan Hari Raya Nyepi sebanyak 3.325 orang. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga.

tirto.id - Pendaftaran CPNS Kemenkumham melalui jalur online https://sscn.bkn.go.id sejak kali pertama dibuka pada Selasa (1/8/2017) pukul 10:00 WIB sampai dengan Rabu (2/8) pukul 10:00 WIB mencapai 74.145 pendaftar.

Menurut Biro Humas BKN, dari 74.145 pendaftarterbagi atas pendaftar CPNS Kemenkumham sebanyak 71.292 pendaftar dan MA 3.126 pendaftar.

Seperti diketahui Pemerintah membuka pendaftaran 19.210 calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk mengisi jabatan di MA dan Kemenkumham. Pendaftaran dibuka mulai Selasa 1 Agustus sampai 31 Agustus 2017, dan 26 Agustus 2017 khusus pelamar D3.

Dalam siaran pers Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mengingatkan bahwa pendaftaran CNPS di Kemenkumham dan MA secara online melalui situs resmi https://sscn.bkn.go.id.

Satu Pendaftar Satu Formasi

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB Herman Suryatman mengingatkan, bahwa pelamar hanya boleh mendaftar pada satu instansi, satu jabatan, dan satu jenis formasi dalam satu periode/event pelaksanaan seleksi.

Sebagai contoh, pelamar yang berpendidikan S-1 Hukum yang telah mendaftar di Instansi Kementerian Hukum dan HAM tidak boleh mendaftar di MA. Apabila di Kementerian Hukum dan HAM telah mendaftar pada jabatan Analis Keimigrasian Pertama, tidak boleh mendaftar di jabatan lain seperti jabatan Analis Hukum. Selanjutnya apabila pada jabatan Analis Keimigrasian Pertama telah mendaftar pada jenis Formasi Cumlaude, tidak boleh mendaftar pada jenis Formasi Umum, Formasi Disabilitas, dan Formasi Putra/Putri Papua dan Papua Barat.

“Para calon pelamar CPNS agar mencermati betul jabatan dan formasi yang akan dipilih. Pastikan sesuai dengan minat serta kualifikasi yang dimiliki oleh calon pelamar,” ujar Herman.

Menurut Herman, peraturan saat ini menerapkan seluruh sistem pendaftaran dilakukan secara elektronik, dan calon pelamar tidak dapat merubah pilihan tersebut dengan alasan apapun. Oleh karena itu, ia menyarankan kepada calon pelamar agar membaca dan memahami secara cermat seluruh persyaratan pelamaran yang telah dicantumkan pada pengumuman dari instansi tersebut sebelum memutuskan pilihan instansi, jabatan dan jenis formasi sesuai dengan kualifikasi dan minat yang dimiliki.

Sebagai contoh : Calon pelamar yang berpendidikan S-1 Hukum yang telah mendaftar di Instansi Kemenkumham tidak boleh mendaftar di MA. Apabila di Instansi Kemenkumham telah mendaftar pada jabatan Analis Keimigrasian Pertama, tidak boleh mendaftar di jabatan lain seperti jabatan Analis Hukum.

Selanjutnya apabila pada jabatan Analis Keimigrasian Pertama telah mendaftar pada jenis Formasi Cumlaude, tidak boleh mendaftar pada jenis Formasi Umum, Formasi Disabilitas, dan Formasi Putra/Putri Papua dan Papua Barat.

Pemerintah menyediakan berbagai jabatan serta formasi CPNS pada kedua instansi tersebut, oleh karena itu Herman juga menyarankan kepada calon pelamar untuk mempersiapkan diri dengan baik serta mengikuti seluruh rangkaian seleksi CPNS ini.

Baca juga artikel terkait CPNS atau tulisan lainnya dari Agung DH

tirto.id - Sosial budaya
Reporter: Agung DH
Penulis: Agung DH
Editor: Agung DH