tirto.id - Perusahaan Gas Negara (PGN) mengeluhkan tingginya harga jual gas di hulu. PGN mencatat tingginya harga gas hulu mendominasi 70 persen dari faktor pembentuk harga jual perusahaannya.
“Harga beli hulu kami berkontribusi 70 persen dari seluruh cost structure PGN. Transmisi 13 persen dan biaya distribusi 17 persen,” ucap Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara Tbk Gigih Prakoso dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI, Senin (3/2/2020).
Gigih menjelaskan harga jual gas bumi ditentukan setidaknya oleh harga beli gas di hulu, regasifikasi, transmisi, distribusi, dan tata niaga.
Menurutnya, besaran porsi biaya ini menjadi perhatian perusahaannya dalam mengupayakan harga gas sesuai Peraturan Presiden nomor 40 tahun 2016 yaitu 6 Million British Thermal Unit (MMBTU).
Dalam konteks harga jual hulu, ia menyoroti adanya ketentuan harga jual gas hulu bisa naik 3 persen setiap tahunnya.
Ia menyarankan agar ketentuan ini diubah. Di samping itu, Gigih mengusulkan agar pemerintah memberlakukan ketentuan Domestic Market Obligation (DMO) sesuai kebutuhan volume penyaluran gas dan harga khusus.
“Mengusulkan penurunan harga gas hulu kepada pemerintah,” ucap Gigih.
Agar penurunan harga gas bisa terkejar sesuai target April 2020, Gigih juga mengusulkan pemerintah perlu menghapus PPN dari pembelian LNG.
Gigih bilang PPN ini sangat membebani lantaran harga jual gas PGN tidak memasukan komponen biaya PPN. Belum lagi kata Gigih, PPN ini tidak bisa dikreditkan.
Terakhir ia mengatakan PGN akan berupaya melakukan efisiensi di perusahaannya. Baik itu biaya operasional, biaya modal maupun perubahan proses bisnis, sehingga bisa semakin menekan harga.
“Kami akan efisiensi di internal perusahaan,” ucap Gigih.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Zakki Amali
