Menuju konten utama

Gubernur BI Sebut Pilkada Tak Pengaruhi Inflasi

BI memproyeksikan inflasi berada di kisaran 3,5 plus minus 1 persen.

Gubernur BI Sebut Pilkada Tak Pengaruhi Inflasi
Logo Bank Indonesia dan refleksi gedung perkantoran Jakarta di dinding kaca. REUTERS/Fatima El-Kareem.

tirto.id - Bank Indonesia (BI) menilai penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang bakal berlangsung di 2018 ini tidak akan berpengaruh terhadap inflasi. Menurut Gubernur BI Agus Martowardojo, stabilitas sistem keuangan saat Pilkada di tahun-tahun sebelumnya pun terbukti tetap terjaga meskipun ada kontestasi politik.

Oleh karena itu, Agus turut mengindikasikan sikap optimistisnya bahwa Pilkada serentak di tahun ini tidak akan memberikan pengaruh pada inflasi.

“Selama empat tahun terakhir, Pilkada selalu ada, bahkan sesekali ada Pilpres (Pemilihan Presiden). Tapi setiap kali kita melakukan itu, stabilitas sistem keuangan bisa dipisahkan dari dinamika politik,” kata Agus di Kementerian Keuangan, Jakarta pada Selasa (23/1/2018) siang.

Lebih lanjut, Agus mengatakan inflasi selama tiga tahun terakhir sudah tergolong rendah dan stabil. Selain itu, angka inflasi pun bisa ditekan menyesuaikan dengan target yang dibuat di awal tahun.

Untuk tahun ini, BI memproyeksikan inflasi berada di kisaran 3,5 plus minus 1 persen. Adapun penentuan target tersebut lebih rendah dari target yang diproyeksikan pada 2017 lalu, yakni 4 plus minus 1 persen.

“Di 2017 kita banyak terbantu dengan harga komoditas pangan dunia yang cenderung turun, nilai tukar yang relatif stabil, dan tidak ada ekspektasi inflasi yang berarti,” ungkap Agus.

Maka dari itu, Agus berharap penekanan terhadap inflasi di tahun lalu yang dipengaruhi sejumlah faktor tersebut bisa diteruskan. Kendati demikian, dirinya tidak menampik apabila risiko dari harga pangan dunia yang berpotensi naik ataupun gejolak nilai tukar rupiah dapat mendorong terjadinya inflasi.

Agus pun mengatakan bahwa potensi terjadinya inflasi akibat kenaikan harga barang atau jasa yang ditetapkan pemerintah (administered price) bersifat terbatas sampai dengan saat ini. Salah satunya dikarenakan tidak adanya penyesuaian harga BBM (Bahan Bakar Minyak) dan listrik sampai dengan Maret 2018 mendatang.

“Namun yang kita lihat, potensi inflasinya dari volatile foods (bahan makanan yang rawan gejolak harga). Kami terus berkoordinasi agar tidak ada tekanan dari beras dan hortikultura, serta mengantisipasi meningkatnya harga minyak dunia dengan rata-rata tinggi,” jelas Agus.

Baca juga artikel terkait PILKADA SERENTAK 2018 atau tulisan lainnya dari Damianus Andreas

tirto.id - Politik
Reporter: Damianus Andreas
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Yantina Debora