tirto.id - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman mengungkap kemungkinan partainya bersama Gerindra dan PAN menolak keinginan Partai Demokrat agar kadernya menjadi bakal calon wakil presiden (Cawapres) di Pemilu 2019.
Menurut Sohibul kemungkinan itu dibahas saat dirinya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto bertemu di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Sabtu (14/7/2018) siang. Ia menyebut berat kemungkinan Gerindra, PAN, dan PKS menerima keinginan Demokrat.
"Tapi setidaknya kami tentu sediakan portofolio menteri buat Demokrat [...] Kalau Demokrat minta [posisi] cawapres lagi akan semakin rumit. Tadi sepakat bahwa kami tawarkan portofolio yang lain, dalam hal ini [posisi menteri bagi kader Demokrat] di kabinet," kata Sohibul di Kantor DPP PKS.
Demokrat dan Gerindra sudah berkali-kali menyatakan kemungkinan berkoalisi pada pemilu 2019. Kemungkinan itu sudah disampaikan para petinggi kedua parpol sejak 2017 lalu.
Demokrat melalui Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga sudah menyebut memiliki 3 opsi untuk dipilih pada pemilu. Opsi-opsi itu adalah mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai capres, Prabowo Subianto sebagai capres, atau mendukung sosok lain di luar dua nama itu.
"Mungkin pekan depan ya [Prabowo bertemu SBY]. Tapi hari ini kami 3 partai berbicara, Demokrat kalau mau bergabung bagi kami akan sangat berat kalau menginginkan cawapres. karena kami saja ini masih belum selesai ke arah sana," ujar Sohibul.
Demokrat melalui SBY telah menyampaikan permintaannya agar capres dan cawapres yang nantinya diusung menandatangani kontrak politik. Pernyataan itu disampaikan SBY melalui sebuah video yang direkam pada 9 Juli 2018, dan diterima Tirto pada Kamis (12/7/2018) malam.
Pada video berdurasi 13 menit lebih itu, SBY berkata partainya akan meminta kandidat yang diusung menandatangani kontrak politik berisi 5 tuntutan.
"Pertama adalah bidang ideologi. Kami ingin presiden dan wakil presiden mendatang jelas, tegas, dan terang posisinya mendukung dan mengamalkan dengan penuh Pancasila, dasar negara kita," kata SBY dalam rekaman video itu.
Kedua, kandidat diminta bisa mencari solusi atas persoalan ekonomi dan kesejahteraan yang dialami masyarakat. Ketiga, capres dan cawapres diminta menjamin penegakan hukum yang adil serta ketiadaan intervensi apalagi menjadikan hukum sebagai alat politik.
Keempat, kandidat diminta menciptakan stabilitas politik dengan cara-cara konstitusional. Kelima, kandidat dituntut bisa menjaga persatuan dan kerukunan sosial.
Penulis: Lalu Rahadian
Editor: Agung DH
