tirto.id - Gerakan Aliansi Menentang Pembatasan Sepeda Motor (GAMPAR) berencana menggelar aksi turun ke jalan menolak kebijakan pelarangan sepeda motor melewati Jalan Sudirman-Thamrin, pada Sabtu (9/9/2017). Menghadapi aksi ini, polisi bersiaga.
Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Suntana menyampaikan, pihaknya tidak akan melarang aksi oleh ribuan bikers tersebut. Namun, Suntana mengaku akan bernegosiasi dengan koordinator aksi soal batasan-batasan dalam penyampaian aspirasi.
"Kita tetap negosiasi, mereka silahkan melaksanakan aksinya nanti kita fasilitasi. Kita sampaikan apa yang mereka inginkan, kita fasilitasi, yang penting tertib," ungkap Suntana di Balai Kota Jakarta Pusat Rabu (6/9/2019).
Menurut Suntana, aksi dengan cara konvoi yang akan dilakukan para bikers merupakan bagian dari hak menyatakan pendapat yang diatur dalam Undang-undang nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
"Prinsipnya, semua orang punya ruang yang sama untuk melaksanakan aksi," kata Suntana, "Masalah esensinya, tentu saja pemerintah daerah punya ruang yang cukup untuk membicarakan itu."
Sementara itu, salah satu inisiator GAMPAR, Nursal menyampaikan, hingga Selasa kemarin pihaknya masih berupaya membuka dialog dengan Pemprov DKI Jakarta, sekaligus untuk memberikan masukan-masukan terkait lalu lintas dan sistem transportasi publik di Jakarta. Ketika dialog tidak bisa dilakukan, maka aksi akan terus berlanjut.
“Audiensi dulu sebetulnya. Untuk melihat apa alasan sepeda motor dilarang untuk lewat di sana (Jalan Jendral Sudirman). Setelah ada kajian, kajiannya seperti apa?” kata Nursal kepada Tirto, Selasa (5/9).
Aksi pada tanggal 9 sendiri rencananya akan diikuti oleh lebih dari 5000 pengendara motor se-Jabodetabek. Aksi damai tersebut, lanjut Nursal, dilakukan dengan konvoi dari Patung Panahan, Senayan, sampai Lapangan Irti, Monas.
“Kita harapkan memang banyak yang berpartisipasi, target sampai 5000 pengendara, tapi kemungkinan bisa lebih,” ungkap dia.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Agung DH
