tirto.id - Dua Calon Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Anies Rasyid Baswedan berdebat sengit mengenai kinerja penganggaran Pemprov DKI Jakarta selama ini.
Keduanya saling adu pendapat mengenai realisasi program Pemprov DKI Jakarta di masa pemerintahan Ahok di debat Pilkada DKI Jakarta 2017 yang ditayangkan program Mata Najwa di Metro TV pada Senin malam (27/3/2017).
Di dalam debat itu, Anies sempat mengkritik pencapaian pemerintahan Ahok karena hanya mampu merealisasikan 70 persen APBD.
Anies tak menyebutkan tahun periode anggaran yang ia maksud. Tapi ia menyoroti selama pemerintahan Ahok pernah ada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD DKI Jakarta sebanyak 30 persen.
“Kasihan warga Jakarta tak dapatkan 30 persen (realisasi APBD), betapa tak efektifnya,” ujar dia.
Ahok membantah kritik Anies tersebut. Menurut Ahok, APBD DKI Jakarta sempat tidak terserap dengan baik sebab banyak pos anggaran yang berpotensi jadi bancakan korupsi dan ia mencegahnya.
“Dulu mau dibuat beli UPS (uninterruptible power supply), ngapain (direalisasikan),” ujar Ahok mencontohkan APBD DKI Jakarta periode tahun 2015.
Mendengar ini, Anies lalu menyatakan, “Bagi orang awam nampaknya itu penghematan. Ini pemerintahan bukan (kas) pribadi. Rencana anggaran dibuat gubernur.”
Anies melanjutkan dengan sindiran, “Kalau mau penghematan lakukan ketika menyusun anggaran. Bukan anggaran disusun, tak terlaksana, lalu bilang ada penghematan.”
Menjawab kritik itu, Ahok menjelaskan APBD DKI Jakarta pernah memiliki SiLPA besar ketika ia mulai menerapkan e-Budgeting pada 2015 lalu. Dia berani mengambil risiko hendak dimakzulkan DPRD DKI Jakarta saat menerapkan sistem itu.
Tanpa e-Budgeting, dirinya mengaku sangat susah mengendalikan perencanaan 70 ribuan item pos penganggaran yang ternyata menjadi ajang permainan sejumlah pejabat Pemrov DKI Jakarta dan oknum DPRD DKI Jakarta.
“Harus diingat Jakarta anggarannya boros bertahun-tahun. Sekarang sudah baik. Di 2016 ada 80 persen lebih anggaran yang terealisasi,” ujar Ahok.
Di penghujung debat sesi itu, Anies kembali mengkritik Ahok. Menurut dia, program pada 2016 bisa terealisasi 80 persen setelah Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono menggantikan Ahok yang menjalani masa cuti kampanye putaran pertama Pilkada.
“Sebelum itu (di masa Ahok sebelum cuti), baru terealisasi 60 persen (di 2016)," ujar Anies.
Sembari tersenyum, Ahok menyanggah tudingan Anies itu. Dia beralasan memang sebagian pos anggaran dijadwalkan harus terealisasi di akhir tahun, yakni setelah ia mengambil cuti kampanye pada 28 Oktober 2016.
Hal itu terutama terkait pembayaran untuk sejumlah proyek. Sebabnya, apabila pembayaran itu diberikan sebelum waktunya, Ahok justru akan melanggar aturan.
Penulis: Addi M Idhom
Editor: Addi M Idhom
