tirto.id - Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil 2024 saat ini telah berada di tahap SKB atau Seleksi Kompetensi Bidang. Dalam tahapan ini, para calon ASN akan diuji mengenai kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan peserta dalam bidang yang sesuai dengan jabatan yang dilamar.
Pelaksanaan SKB dijadwalkan mulai 29 November hingga 3 Desember 2024. Namun jadwal ini bisa berubah sewaktu - waktu.
Kisi-Kisi Materi Soal SKB Perisalah Legislatif Ahli Pertama CPNS 2024
Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia telah merilis kisi - kisi materi soal SKB untuk seleksi CPNS 2024. Kisi - kisi ini berbeda - beda tergantung posisi yang dilamar. Berikut kisi-kisi materi soal SKB untuk Perisalah Legislatif Ahli Pertama.
Kompetensi Umum:
- Kelembagaan Negara dan Sejarah Indonesia
- Manajemen ASN dan Pembentukan Perundang-Undangan
- Kelembagaan DPR
- Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif dan penulisan sesuai PUEBI
- Instansi Pembina dan Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif
Agar lebih siap dalam menghadapi SKB, berikut contoh soal dan jawaban untuk SKB CPNS Perisalah Legislatif Ahli Pertama.
1. Apa peran DPR dalam sistem checks dan balances dalam konteks hubungan antara DPR dan lembaga eksekutif?
A. DPR berhak untuk meninjau ulang keputusan yang dibuat oleh lembaga eksekutif
B. DPR bekerja sama dengan lembaga eksekutif dalam penyusunan kebijakan tanpa pengawasan
C. DPR mengesahkan undang - undang yang diusulkan oleh lembaga eksekutif tanpa pembahasan
D. DPR melakukan pengawasan melalui panitia khusus yang dibentuk untuk setiap kebijakan
E. DPR mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah melalui hak interpelasi
Jawaban: E
2. Penyusunan dokumen kelengkapan risalah legislatif meliputi berikut ini, kecuali...
A. Penyusunan risalah rapat sementara
B. Penyusunan risalah rapat
C. Validasi risalah rapat
D. Otentifikasi risalah rapat
E. Penyusunan himpunan risalah
Jawaban: E
3. Apa peran utama Instansi Pembina dalam pengembangan JFPL/JFAPL menurut Perpres No. 16 Tahun 2018?
A. Mengawasi pelaksanaan tugas JFPL/JFAPL
B.Menyusun program pelatihan dan pengembangan
C. Menetapkan Standar Operasional Prosedur
D. Menyusun kebijakan dan pedoman teknis
E. Mengelola sertifikasi kompetensi
Jawaban: D
4. Uraian kegiatan jabatan fungsional Perisalah Legislatif sesuai dengan jenjang jabatannya, adapun uraian kegiatan Perisalah Legislatif Ahli Pertama adalah…
A. Melakukan inventarisasi hasil transkrip, kelengkapan, dan bahan rapat untuk penyusunan risalah rapat sementara
B. Merencanakan pembuatan validasi risalah
C. Memeriksa kelengkapan validasi risalah rapat
D. Melakukan validasi risalah rapat
E. Menelaah dan menyerahkan risalah rapat yang sudah divalidasi kepada pengguna/penyelenggara rapat untuk mendapat pengesahan
Jawaban: A
5. Apa yang dimaksud dengan prinsip meritokrasi dalam manajemen ASN menurut UU No. 5 Tahun 2014?
A. Penempatan ASN berdasarkan senioritas dan masa kerja.
B. Penempatan ASN berdasarkan prestasi, kualifikasi, dan kompetensi.
C. Penempatan ASN berdasarkan rekomendasi atasan langsung.
D. Penempatan ASN berdasarkan hasil uji kompetensi periodik.
E. Penempatan ASN berdasarkan kebutuhan organisasi dan pertimbangan politis.
Jawaban: B
6. Apa fungsi utama Badan Anggaran dalam struktur kelembagaan DPR?
A. Menyusun dan menetapkan anggaran DPR
B. Mengawasi pelaksanaan program legislasi
C. Menetapkan kebijakan umum DPR
D. Menyelenggarakan pemilihan pimpinan DPR
Jawaban: A
7. Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif merupakan Jabatan Fungsional kategori…
A. Keahlian
B. Keterampilan
C. Keuangan
D. Kemanusiaan
E. Kesetiaan
Jawaban: A
8. Peraturan Presiden nomor dan tahun berapa yang memuat tentang Sekjen DPR RI?
A. 26 Tahun 2020
B. 25 Tahun 2020
C. 24 Tahun 2020
D. 27 Tahun 2020
E. 28 Tahun 2020
Jawaban: A
9. Apa yang dimaksud prinsip meritokrasi dalam manajemen ASN menurut UU No. 5 Tahun 2014?
A. Penempatan ASN berdasarkan senioritas dan masa kerja
B. Penempatan ASN berdasarkan prestasi, kualifikasi dan kompetensi
C. Penempatan ASN berdasarkan rekomendasi atasan langsung
D. Penempatan ASN berdasarkan kebutuhan organisasi dan pertimbangan politis
E. Penempatan ASN berdasarkan uji kompetensi periodik
Jawaban: B
10. Tugas Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif yaitu melaksanakan kegiatan di bidang risalah legislatif, yang meliputi…
A. Penyusunan risalah rapat
B. Pembuat keputusan
C. Menganalisis hasil rapat
D. Mendampingi para pejabat
Jawaban: A
11. Kompetensi sosial kultural yang paling penting bagi JF APL Terampil dalam menjalankan tugasnya adalah
A. Kemampuan adaptasi dengan teknologi baru
B. Kemampuan berkomunikasi dengan bahasa asing
C. Pemahaman mendalam tentang adat istiadat lokal
D. Keterampilan dalam mediasi konflik
E. Kemampuan bekerja dalam tim multikultural
Jawaban: C
12. Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif termasuk rumpun apa?
A. Manajemen
B. Analisis
C. Perencanaan
D. Pelaksanaan
E. Penyusunan
Jawaban: A
13. Perubahan keempat UUD 1945 dilakukan pada sidang tahunan MPR di tahun…
A.1999
B. 2000
C. 2002
D. 2001
E. 2003
Jawaban: C
14. Berikut ini yang termasuk lembaga tinggi negara, kecuali…
A. Presiden dan Wakil Presiden
B. DPR
C. MPR
D. MK
E. Menteri Negara
Jawaban: E
15. Peristiwa apa yang menandai berakhirnya era Order Baru dan dimulainya era Reformasi?
A. Supersemar 1966
B. Demonstrasi Trisakti 1998
C. Sidang Istimewa MPR 1998
D. Pemilu 1999
E. Amandemen UUD 1945 tahun 2000
Jawaban: C
16. Uraian kegiatan jabatan Fungsional Perisalah Legislatif sesuai dengan jenjang jabatannya, adapun uraian kegiatan Perisalah Legislatif Ahli Pertama adalah
A. Melakukan inventarisasi hasil transkrip, kelengkapan, dan bahan rapat untuk penyusunan risalah rapat sementara
B. Merencanakan pembuatan validasi risalah rapat
C. Memeriksa kelengkapan validasi risalah rapat
D. Melakukan validasi risalah rapat
E. Menelaah dan menyerahkan risalah rapat yang sudah divalidasi kepada pengguna / penyelenggara rapat untuk mendapat pengesahan
Jawaban: E
17. Lembaga negara mana yang memiliki wewenang untuk melakukan judicial review terhadap Undang - Undang yang bertentangan dengan UUD 1945?
A. MA
B. MK
C. DPR
D. Komisi Yudisial
E. BPK
Jawaban: B
18. Lembaga Tinggi Negara yang telah dibubarkan adalah…
A. Presiden dan Wakil Presiden
B. DPR
C. MPR
D. Perdana Menteri
E. MK
Jawaban: D
19. Empat tingkatan Lembaga negara di tingkat pusat, kecuali…
A. Lembaga yang dibentuk berdasarkan UUD
B. Lembaga yang dibentuk berdasarkan UU
C. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri
D. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden
E. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Pemilu
Jawaban: E
20. Kegiatan pemantauan dan peninjauan terhadap UU oleh DPD hanya meliputi UU yang berkaitan dengan pasal… UUD 1945
A. 22B
B. 22C
C. 22D
D. 21D
E. 23D
Jawaban: C
Penulis: Prihatini Wahyuningtyas
Editor: Dipna Videlia Putsanra
