tirto.id - Contoh soal SKB CPNS Kementerian PUPR serta jawabannya perlu dipelajari oleh peserta yang akan menghadapi ujian seleksi kompetensi bidang (SKB) usai dinyatakan lolos tahap seleksi kompetensi dasar (SKD) pada Kamis, 20 November 2024.
Apabila tidak ada perubahan jadwal, sesuai dengan pengumuman dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), SKB CPNS Non-CAT akan dilaksanakan pada 20 November hingga 17 Desember 2024. Sementara itu, pelaksanaan SKB CPNS dengan CAT akan digelar pada 9 hingga 20 Desember 2024.
SKB adalah tahapan terakhir yang sangat krusial. Pasalnya, hasil akhir seleksi CPNS diperoleh dari integrasi nilai SKD dengan bobot 40% dan SKB dengan bobot 60%. Dengan kata lain, SKB merupakan bagian paling besar dalam menentukan seseorang lolos CPNS.
Maka itu, diharapkan setiap peserta yang sudah sampai pada titik ini dapat memaksimalkan persiapan diri dengan melakukan latihan soal sesuai dengan formasi di bawah instansi yang dilamar termasuk Kementerian PUPR.
Kumpulan Soal SKB CPNS Kementerian PUPR dan Jawabannya
Materi pokok soal SKB CAT CPNS 2024 telah diumumkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/5457/M.SM.01.00/2024.
Berdasarkan panduan materi pokok atau kisi-kisi yang telah disampaikan dalam regulasi tersebut, berikut ini adalah kumpulan contoh soalSKB CPNS Kementerian PUPR dan jawabannya. Dapat digunakan oleh peserta untuk bahan belajar.
1. Untuk dapat menjadi peserta tabungan perumahan rakyat, seseorang harus berusia paling rendah,..." atau sudah kawin pada saat mendaftar.
A. 17
B. 18
C. 20
D. 24
E. 27
Jawaban: C.
2. Sub-sistem pengolahan air limbah domestik setempat skala skala komunal diperuntukkan maksimal untuk .... unit rumah tinggal.
A. 100
B. 50
C. 25
D. 20
E. 10
Jawaban: E.
3. Undang-undang yerig mengatur- tentang tabungan perumahan rakyat dikeluarkan pada tahun ...
A. 2011
B. 2012
C. 2014
D. 2016
E. 2017
Jawaban: D.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 mengatur tentang….
A. Peta
B. Keinsinyuran
C. Jalan
D. Tabungan Perumahan Rakyat
E. Rumah Susun
Jawaban: C.
5. Sebaran titik control geodesi horizontal yang terhubung satu sama lain dalam satu kerangka referensi disebut dengan …
A. Geospasial Kontrol Horizontal Dasar
B. Jaring Kontrol Horizontal Nasional
C. Peta Rupabumi Kontrol Horizontal
D. Informasi Tematik Kontrol Horizontal
E. Peta Rupabumi Geospasial Horizontal
Jawaban: B.
6. Undang-undang yang mengatur tentang informasi Geospasial undang-undang nomor …
A. 2 Tahun 2010
B. 4 Tahun 2010
C. 6 Tahun 2010
D. 4 Tahun 2011
E. 6 Tahun 2011
Jawaban: D.
7. Undang-undang yang mengatur tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum diterbitkan pada tahun ….
A. 2008
B. 2010
C. 2012
D. 2014
E. 2015
Jawaban: C.
8. Evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap masa …
A. 2 tahun
B. 4 tahun
C. 5 tahun
D. 7 tahun
E. 10 tahun
Jawaban: A
9. Salah satu jenis Konsultasi Konstruksi yang bersifat spesialis adalah …
A. Pengujian dan analisis teknis
B. Arsitektur lanskap dan perencanaan wilayah
C. Arsitektur
D. Rekayasa
E. Rekayasa terpadu
Jawaban: A.
10. Berikut merupakan tahapan-tahapan penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, kecuali …
A. Perencanaan
B. Persiapan
C. Pelaksanaan
D. Penyerahan hasil
E. Evaluasi hasil
Jawaban: D.
11. Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara (PPBMN) memiliki fungsi sebagai berikut kecuali ....
A. Pendataan Barang Milik Negara
B. Pembinaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian BMN
C. Pelaporan dan penyusunan program serta pengembangan sistem penatausahaan BMN
D. Melaksanakan urusan penatausahaan, pelaporan, dan inventarisasi secara berkala BMN di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum
E. Penghimpunan dan pengamanan dokumen kepemilikan dan pemrosesan BMN
Jawaban: D.
12. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bagian Tata Usaha Kementerian pekerjaan umum mempunyai fungsi sebagai berikut kecuali ...
A. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum
B. Pengelolaan administrasi kepegawaian
C. Pengelolaan administrasi permodalan pembangunan
D. Pengelolaan administrasi perlengkapan
E. Pengelolaan urusan rumah tangga, humas, dan protocol
Jawaban: C.
13. Yang tidak termasuk ruang lingkup Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam Peraturan Menteri di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yaitu ...
A. wewenang Penetapan
B. Pengorganisasian
C. Pelaksanaan
D. Penilaian kinerja
E. Monitoring dan Evaluasi
Jawaban: D.
14. Dalam usaha menangani kawasan kumuh, Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya (CK) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus melakukan evaluasi pembangunan dengan membangun sebanyak 222 twin block rusun pada tahun ....
A. 2005-2011
B. 2004-2011
C. 2006-2012
D. 2006-2011
E. 2007-2013
Jawaban: A.
15. Penataan ruang yang perlu dilakukan oleh Kementerian pekerjaan umum di antaranya sebagai berikut kecuali ...
A. Informasi Penataan Ruang
B. Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Tata Ruang
C. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik
D. tanpa perlu Peran Masyarakat dalam Proses Penyusunan RTR
E. Izin Pemanfaatan Ruang
Jawaban: C.
16. Berikut ini termasuk dalam cakupan bidang di Kementerian Pekerjaan Umum kecuali ....
A. Bagian tata usaha
B. Bidang pengembangan investasi
C. Bidang strategi pembangunan
D. Bidang kajian kinerja
E. Bidang evaluasi pekerja
Jawaban: E.
17. Bidang pengembangan di Kementerian pekerjaan umum yang bertugas melakukan kajian dan perumusan pola–pola investasi pemerintah pusat, daerah dan non pemerintah, serta identifikasi permasalahan dan evaluasi capaian investasi bidang pekerjaan umum yaitu ....
A. Subbidang Kebijakan dan Fasilitasi Investasi
B. Subbidang Kajian dan Evaluasi Investasi
C. Subbidang Keterpaduan Fungsi
D. Subbidang Keterpaduan Fungsi Investasi
E. Subbidang Rencana Strategis dan Evaluasi investasi
Jawaban: B.
18. Istilah "Pekerjaan Umum" merupaan terjemahan dari istilah bahasa Belanda " Openbare Werken" yang pada zaman Hindia Belanda disebut .....
A. Afdelingen and Diensten
B. Afdeling Waterstaat
C. Waterstaat swerken
D. Lands gebouwen
E. Water Kracht
Jawaban: C.
19. Kegiatan pemeriksaan kinerja pengelolaan irigasi yang meliputi aspek organisasi, teknis, dan keuangan, sebagai bahan evaluasi manajemen aset irigasi disebut ....
A. Angka Kebutuhan Nyata Jaringan Irigasi
B. Audit Pengelolaan Irigasi
C. Base Flow
D. Check Dam
E. Evaporasi
Jawaban: B.
20. Berikut adalah yang meliputi bidang PU (openbare werken) di Indonesia pada jaman Belanda, kecuali ....
A. Lands gebouwen
B. Wegen
C. Irrigatie & Assainering
D. Water Kracht
E. Afdelingen
Jawaban: E.
21. Orang yang ditunjuk atas kesepakatan pengguna jasa dan penyedia jasa untuk menyelesaikan perselisihan pada kesempatan kedua sesuai Kepmen Kimpraswil No. 257/KPTS/M/2004 adalah ....
A. Konsiliator
B. Mediator
C. Kontraktor
D. Eksekutor
E. Konsultan
Jawaban: A.
22. Sarana komunikasi dan konsultasi antara masyarakat jasa konstruksi dan Pemerintah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah jasa konstruksi nasional yang bersifat nasional, independen, dan mandiri sesuai yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 disebut ...
A. Direksi pekerjaan
B. Forum direksi
C. Forum direksi kemitraan
D. Forum konsiliator
E. Forum jasa konstruksi
Jawaban: E.
23. Berikut ini yang termasuk contoh proyek yang menggunakan faktor produksi untuk menghasilkan bangunan fisik yang memproduksi barang dan jasa adalah ....
A. Proyek jalan
B. Proyek pendidikan/pelatihan
C. Proyek pembuatan buku-buku yang menghasilkan keterampilan dan ilmu pengetahuan
D. Proyek-proyek penelitian teknologi
E. Proses produksi pabrik
Jawaban: A.
24. Bagian susunan perkerasan jalan yang terdiri dari tanah dasar (sub grade), pondasi bawah (sub base), pondasi atas (base), dan lapis permukaan/aus (surface) dinamakan ....
A. Lapangan
B. Lapis permukaan
C. Lapis perkerasan
D. Lapis pondasi atas
E. Lapis pondasi bawah (sub base)
Jawaban: C.
25. Sistem Manajemen Mutu Konstruksi Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah telah ditetapkan dalam ....
A. Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003
B. Keputusan Menteri Kimpraswil No. 369/KPTS/M/2001
C. Keputusan Menteri Kimpraswil No. 339/KPTS/M/2003
D. Keputusan Menteri Kimpraswil No. 257/KPTS/M/2004
E. Keputusan Menteri Kimpraswil No. 362/KPTS/M/2004
Jawaban: E.
26. Dalam menjalankan usahanya, jasa konstruksi menyelenggarakan suatu pembinaan sesuai peraturan pemerintah tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi yaitu ....
A. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2000
B. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000
C. Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2000
D. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1985
E. Keputusan Menteri Kimpraswil No. 369/KPTS/M/2001
Jawaban: C.
27. Undang Undang tentang jasa konstruksi telah diatur dalam ....
A.Undang Undang No. 22 Tahun 1999
B. Undang Undang No. 23 Tahun 1997
C. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003
D. Undang Undang No. 18 Tahun 1999
E. Undang Undang No. 38 Tahun 2004
Jawaban: D.
28. Menteri Kimpraswil No. 257/KPTS/M/2004 mengatur mengenai ....
A. Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah
B. Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi
C. Sistem Manajemen Mutu Konstruksi Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah
D. Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
E. Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
Jawaban: B.
29. Bidang Kajian Kinerja memiliki tugas sebagai berikut kecuali ....
A. pelaksanaan kajian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pembangunan
B. pelaksanaan evaluasi kinerja pembangunan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
C. pelaksanaan fasilitasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
D. pelaksanaan koordinasi penyusunan hasil kinerja pembangunan.
E. pelaksanaan kajian dan perumusan pola investasi kebijakan dan evaluasi serta fasilitasi pengembangan investasi bidang pekerjaan umum
Jawaban: E.
30. Peraturan mengenai Rumah Susun terdapat dalam .....
A. UU No. 19 Tahun 2011
B. UU No. 11 Tahun 2011
C. UU No. 20 Tahun 2011
D. UU No. 40 Tahun 2012
E. UU No. 13 Tahun 2012
Jawaban: C.
31. Berikut ini yang tidak termasuk ruang lingkup Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam Peraturan Menteri di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yaitu ...
A. wewenang Penetapan
B. Pengorganisasian
C. Pelaksanaan
D. Penilaian kinerja
E. Monitoring dan Evaluasi
Jawaban: D.
32. Berita acara yang dikeluarkan oleh Direksi Pekerjaan setelah cacat mutu diperbaiki oleh kontraktor disebut ....
A. Akreditasi
B. Arbitrer
C. Berita acara penyerahan akhir
D. Dokumen kualifikasi
E. Dokumen kontrak
Jawaban: C.
33. Akreditasi merupakan salah satu proses penilaian yang dilakukan oleh lembaga terhadap asosiasi perusahaan jasa konstruksi dan asosiasi profesi jasa konstruksi atas kompetensi dan kinerja asosiasi untuk dapat melakukan sertifikasi anggota asosiasi. Hal ini terdapat dalam .....
A. Keppres No. 80 Tahun 2003
B. Keppres No. 18 Tahun 2003
C. Keppres No. 20 Tahun 2001
D. Keppres No. 08 Tahun 1997
E. Keppres No. 21 Tahun 1998
Jawaban: B.
34. UU No.4 Tahun 1992 mengatur tentang ....
A. Perumahan dan Permukiman
B. Bangunan Gedung
C. Jasa Konstruksi
D. Penataan Ruang
E. Jalan
Jawaban: A.
35. Bidang Strategi Pembangunan terdiri atas ....
A. Subbidang Rencana Strategis dan Subbidang Keterpaduan Fungsi
B. Subbidang Keterpaduan Fungsi dan Subbidang Rencana Praktis
C. Subbidang Rencana Praktis dan Subbidang Rencana Strategis
D. Subbidang Rencana Strategis dan Subbidang Rencana Formal
E. Subbidang Rencana Sistematis dan Subbidang Rencana Formal
Jawaban: A.
36. Pusat Kajian Strategis di lembaga kementerian pekerjaan umum terdiri atas hal berikut kecuali ...
A. Bagian Tata Usaha
B. Bidang Pengembangan Investasi
C. Bidang Strategi Pembangunan
D. Bidang Kajian Kinerja
E. Kelompok Jabatan multinasional
Jawaban: E.
37. Struktur organisasi Kementerian Pekerjaan Umum terdiri dari staf ahli menteri yang meliputi beberapa bidang berikut ini kecuali ....
A. Bidang Keterpaduan Pembangunan
B. Bidang Ekonomi dan investasi
C. Bidang Hubungan Antar Lembaga
D. Bidang Pengembangan Keahlian dan Tenaga Fungsional
E. Bidang Pembangunan Wilayah Pedesaan dan Perkotaan
Jawaban: E.
38. Perubahan atas PP No.8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol diatur dalam ...
A. PP No.15 Tahun 2005
B. PP No.36 Tahun 2005
C. PP No.40 Tahun 2001
D. PP No.77 Tahun 2001
E. PP No.47 Tahun 1997
Jawaban: C.
39. Pada tanggal 19 Agustus 2013 lalu Kementerian Pekerjaan Umum mengeluarkan peraturan mengenai Pedoman Pemberian Izin Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Oleh Badan Usaha dan Masyarakat untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri. Hal ini terdapat dalam .....
A. PermenPU07-2013
B. PermenPU06-2013
C. PermenPU05-2013
D. PermenPU03-2013
E. PermenPU02-2013
Jawaban: A.
40. kontraktor, konsultan, dan pemasok yang berdasarkan kontrak melaksanakan Kegiatan yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri, termasuk tenaga ahli dan tenaga pelatih yang dibiayai dengan hibah luar negeri disebut ....
A. Kontrak
B. Subkontraktor
C. Kontraktor Utama
D. Impor Sementara
E. Bea Masuk
Penulis: Balqis Fallahnda
Editor: Yulaika Ramadhani
