tirto.id - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno memastikan akan menambah 11 Lembaga Penyalur (LP) Bahan Bakar Minyak (BBM) di Papua untuk menekan disparitas harga antara daerah. Diharapkan dengan LP ini harga jual BBM di sana setara dengan daerah lain di Indonesia.
Hingga November 2017, tercatat sudah ada sembilan LP di Papua dan dua LP di Papua Barat.
"Kami akan terus mendorong penambahan jumlah Lembaga Penyalur sehingga masyarakat di pelosok atau pedalaman Papua juga mendapatkan keadilan," kata Menteri Rini, seperti disampaikan dalam rilis yang diterima Antara di Wamena, Selasa, (21/11/2017).
Penyetaraan harga BBM yang akan dilakukan pada tahun 2018 di 11 titik itu meliputi beberapa kabupaten di Provinsi Papua seperti di Bolakme, Abenaho, Keerom, dan Kabupaten Tolikara.
"Kondisi geografis dan distribusi menjadi tantangan, dan kami terus berupaya untuk atasi bersama, dan kami optimis penyetaraan Harga BBM di titik-titik yang ditargetkan dapat terwujud melalui dukungan dari pemerintah daerah, sinergi BUMN, masyarakat, serta semua pemangku kepentingan karena kemajuan dan pemerataan ekonomi membutuhkan partisipasi semua pihak," katanya.
Sebelum tahun 2016, menurut dia, harga jual BBM di Papua berada pada kisaran Rp50 hingga Rp60 ribu per liter. Namun dengan adanya kebijakan BBM Satu Harga, penjualan BBM di sana setara dengan wilayah Jawa dan Bali, dimana harga premium Rp6.450 dan harga Solar Rp5.150.
Ia mengatakan kebijakan BBM Satu Harga di Papua dan Papua Barat merupakan satu upaya percepatan pembangunan ekonomi di masyarakat.
Berdasarkan catatan Pertamina, kebutuhan BBM di Papua saat ini hampir mencapai 800 ribu Kiloliter (Kl) per tahun, dengan alokasi 500 ribu KL untuk Papua dan 300 ribu KL untuk Papua Barat.
Proses pendistribusian BBM melalui berbagai moda transportasi. Dari mulai laut, darat, dan khusus untuk beberapa kabupaten di pegunungan seperti Kabupaten Jayawijaya, hanya bisa melalui udara.
Penulis: Rio Apinino
Editor: Rio Apinino
